8 Fakta Fit and Proper Test Calon Hakim MK di Komisi III DPR

Senin, 25 September 2023 15:08 WIB

Suasana di Ruang Rapat Komisi III DPR saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 8 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 25 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III DPR RI mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, 25 September 2023.

Sebanyak 8 calon Hakim MK bakal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari. Berikut sederet faktanya.

Waktu pelaksanaan

Dilansir dari Tempo, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Hakim MK akan berlangsung selama dua hari, yakni Senin, 25 September 2023 sampai Selasa besok, 26 September 2023. Pada hari terakhir, Komisi III DPR akan mengambil keputusan dan penetapan calon Hakim MK.

Cari pengganti posisi Wahiduddin Adams

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Hakim MK ini bertujuan untuk menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Hakim MK Wahiduddin Adams.

Diikuti 8 calon Hakim MK

Delapan nama calon Hakim MK yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, yaitu Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan, dan Arsul Sani.

Komisi III bakal transparan dan objektif

Advertising
Advertising

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menegaskan bahwa pihaknya akan transparan dan objektif dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan calon Hakim MK tersebut.

"Makalah para calon Hakim telah kami terima, dan tentunya kami akan pelajari serta melakukan tes satu persatu. Nanti akan terlihat mana yang memiliki profesionalisme dan sikap negarawan,” kata Andi, seperti dilansir dari Antara, Ahad, 24 September 2023.

Tantangan calon Hakim MK

Andi menilai tantangan terbesar dari para calon Hakim MK yang mengikuti uji kelayakan adalah perselisihan Pemilu 2024. Karena itu menurut dia, jabatan hakim konstitusi sangat berpengaruh dan menjadi wakil Tuhan dalam memutuskan kebenaran serta keadilan.

"Perselisihan Pemilu 2024 akan banyak masuk ke MK. Tentunya hakim yang terpilih akan mengemban tugas besar dan Komisi III sangat berhati hati untuk menentukan mana yang terbaik dari delapan calon Hakim tersebut," ujarnya.

Selanjutnya: Harapan terhadap Hakim MK terpilih

<!--more-->

Harapan terhadap Hakim MK terpilih

Andi berharap hakim yang terpilih dapat selalu menjaga netralitas dan integritas. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menilai jangan sampai hakim yang terpilih, mudah tergoda dengan hal-hal apa pun yang dapat memengaruhi sebuah keputusan.

"Kami ingin Hakim MK yang terpilih dapat benar benar menjadi wakil Tuhan sesungguhnya," tuturnya.

Reny calon pertama yang diuji

Reny Halida Ilham Malik menjadi calon Hakim MK pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Sejumlah anggota Komisi III pun mencecar Reny terkait sejumlah putusannya saat menjadi Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Reny diketahui pernah empat kali mengikuti seleksi hakim MA, tapi belum berhasil. Reny merespon soal kegagalannya itu. Dia menyatakan mendaftar menjadi calon Hakim MA karena sebagai warga negara dia memiliki prinsip dan visi untuk selalu mengabdi kepada bangsa.

Soal keikutsertaan Arsul Sani

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Arsul Sani, menjadi satu dari delapan calon Hakim MK yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Keikutsertaan Asrul Sani yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan.

Namun Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, mengatakan di dalam dunia ini selalu ada konflik kepentingan. Karena itulah, dia menilai perlu adanya uji kelayakan dan kepatutan.

"Kalau saya suka perempuan, apakah patut kalau perempuan itu istri orang. Itulah kepatutan,” kata pria yang biasa disapa Bambang Pacul itu, memberikan perumpamaan.

ADIL AL HASAN | HAN REVANDA PUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: Arsul Sani Ikut Uji Kelayakan Calon Hakim MK, Komisi III Minta Lihat Kemampuan, bukan Asal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

12 jam lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

17 jam lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

20 jam lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

22 jam lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

22 jam lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

23 jam lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

1 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Singgung Potensi Masalah Sirekap di Pilkada 2024, Ini Kata Eks Komisioner KPU

1 hari lalu

Hakim MK Singgung Potensi Masalah Sirekap di Pilkada 2024, Ini Kata Eks Komisioner KPU

Mantan KPU Hadar Nafis Gumay menanggapi hakim MK Arief Hidayat yang menyinggung potensi masalah Sirekap pada pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Tuai Polemik, Rencana KPU Pakai Sirekap di Pilkada 2024

1 hari lalu

Tuai Polemik, Rencana KPU Pakai Sirekap di Pilkada 2024

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, apalagi kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap bermasalah.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

1 hari lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya