Urus SKCK Persyaratan Capres, Anies Baswedan Dibonceng Motor

Reporter

Magang KJI

Editor

Febriyan

Senin, 25 September 2023 14:18 WIB

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sedang mengurus keperluan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di loket kepolisian di kantor Baintelkam Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 25 September 2023. SKCK merupakan persyaratan dokumen dari KPU untuk bakal calon presiden dan wakil presiden. TEMPO/Sultan Abdurrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mendatangi Loket Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin, 25 September 2023. Anies datang mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK untuk keperluan Pilpres 2024.

SKCK adalah surat resmi yang diterbitkan Polri sebagai bukti bahwa pemiliknya berkelakuan baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan SKCK sebagai salah satu persyaratan yang wajib dilengkapi oleh peserta pemilu, baik bakal caleg maupun bakal capres-cawapres.

Anies tiba di lokasi pada pukul 11.40 WIB menggunakan sepeda motor hitam dari rumahnya di daerah Jakarta Selatan. “Saya datang ke sini naik tadi naik motor karena memang rumah saya hanya 5-10 menit dari sini,” kata Anies.

Anies yang dibonceng asistennya terlihat mengenakan kemeja putih dan celana jeans saat tiba di lokasi. Saat tiba, dia langsung mendatangi loket SKCK yang ada di Gedung Baintelkam Polri.

Advertising
Advertising

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, tiba di gedung Baintelkam Polri, Cilandak, Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor pada Senin, 25 September 2023. Anies datang untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang merupakan persyaratan wajib dari KPU untuk bakal capres dan dan cawapres. TEMPO/Sultan Abdurrahman

SKCK Anies baru jadi besok

Setelah selesai mengumpulkan berkas di loket, Anies memperkirakan akan bisa memperoleh SKCK dalam satu kali 24 jam. “Sedang dalam proses verifikasi yang sebenarnya sangat singkat, tapi karena proses penandatanganan diperkirakan selesai besok,” kata Anies.

Anies mengaku telah menyerahkan berkas-berkas lengkap ke kepolisian untuk mendapatkan SKCK. Dia mengatakan, SKCK untuk capres dan cawapres akan ditandangani langsung oleh Kepala Baintelkam Polri Komisaris Jenderal Suntana.

“Tadi saya diberitahu bahwa untuk SKCK bagi capres dan cawapres itu penandatanganannya tidak bisa diwakilkan, tapi ditandangani langsung oleh Kabaintelkam,” ujar Anies. Dia pun mengatakan dirinya hanya mengurus SKCK untuk calon presiden saja.

Baintelkam Polri sudah terbitkan SKCK untuk Muhaimin dan Ganjar

Sementara itu, Baintelkam polri diketahui sudah menerbitkan SKCK untuk bakal wakil calon presiden (bacawapres) pasangan Anies dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. SKCK itu diterbitkan pada Kamis, 14 September 2023. Selain itu, mereka juga telah menerbitkan SKCK untuk calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.

“Sampai saat ini Baintelkam Polri telah menerbitkan dua SKCK untuk bakal calon presiden dan wakil presiden, yaitu Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Jakarta, Sabtu, 16 September 2023.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Koalisi itu terdiri dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

SULTAN ABDURRAHMAN | ANTARA

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

17 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

21 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

23 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya