Oditur TNI Temui Dadan Tri Yudianto, Ini Kata Nurul Ghufron

Reporter

Bagus Pribadi

Editor

Febriyan

Kamis, 21 September 2023 18:55 WIB

Wakil ketua KPK, Nurul Gufron, menyampaikan keterangan soal penetapan tersangka mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023. KPK menetapkan Dadan bersama dengan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di MA. Namun hingga kini Hasbi belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, menyatakan tak mengetahui perkara pertemuan antara Oditur Jenderal TNI Laksamana Muda Nazali Lempo dengan tahanan KPK, Dadan Tri Yudianto di Lantai 15 Gedung KPK beberapa waktu lalu. Kasus tersebut saat ini sedang ditelusuri oleh Dewan Pengawas (Dewas KPK).

“Saya pribadi tidak tahu dugaan itu karena saat ini sedang diproses di Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Saya tentu akan mengikuti prosedur yang akan dilakukan oleh Dewas,” kata Nurul, Kamis, 21 September 2023.

Ditanya kepastian permintaan Oditur TNI meminta bertemu pimpinan KPK, Gufron mengelak menjawab. “Jangan tanya ke saya ya. Ke saya tidak ada permintaan itu,” ujarnya.

Akui hadir saat pertemuan TNI dengan KPK

Nurul Ghufron hanya menjelaskan pada 28 Juli 2023, sejumlah petinggi TNI mendatangi KPK untuk membahas persoalan penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buahnya Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. Dia menyatakan tak mengetahui kejadian setelah pertemuan itu.

“Setelah pertemuan itu ya bubar. Saya kembali ke ruangan dan tak tahu permasalahannya bagaimana yang saat ini diproses di Dewas,” terang Ghufron.

Advertising
Advertising

Ia pun mengaku tak pernah menerima permintaan dari Nazali untuk bertemu dengan Dadan. Nurul menyatakan dalam pertemuan itu empat pimpinan KPK hadir.

“Saya tidak ada permintaan. Tapi pas perihal Basarnas itu saya hadir, ada 4 pimpinan KPK, kecuali Pak Firli (Ketua KPK Firli Bahuri) karena bertugas di luar kota,” ujarnya.

Bantah ada intimidasi

Ghufron pun membantah adanya intimidasi dari TNI dalam pertemuan tersebut. Dia juga menyatakan tak mengenal Nazali Lempo.

“Kalau dibilang dia menemui pimpinan di luar pertemuan Basarnas, saya tidak tahu. Nanti juga kalau para pimpinan dipanggil Dewas tentu kami akan memenuhi dan mengikuti secara prosedur,” kata dia.

Dewas KPK saat ini tengah menelusuri laporan dugaan pelanggaran kode etik soal pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Nazali Lempo. Pertemuan itu bermasalah karena dilaksanakan di Lantai 15 Gedung KPK yang merupakan lantai dimana ruangan para pimpinan berada.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, membenarkan adanya laporan itu. Meskipun demikian, dia menyatakan belum mengetahui kebenaran peristiwa tersebut.

"Kalau dilaporan sih Dadan Tri. Tapi betul atau tidak kami kan belum tahu," kata Albertina di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu 13 September 2023.

Dadan Tri Yudianto merupakan tersangka kasus suap pengaturan perkara di Mahkamah Agung. Dia disebut sebagai makelar dalam penanganan kasasi dan peninjauan kembali perkar pidana dan perdata Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Berita terkait

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

3 jam lalu

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

3 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

4 jam lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

6 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

6 jam lalu

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Mangkir dalam Sidang Etik Hari Ini, Dewas KPK: Padahal Sudah Sepakat Kemarin

7 jam lalu

Nurul Ghufron Mangkir dalam Sidang Etik Hari Ini, Dewas KPK: Padahal Sudah Sepakat Kemarin

Menurut Dewas KPK, surat permintaan penundaan ini adalah yang ketiga kalinya diajukan Nurul Ghufron selama menjalani proses sidang etik.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar

7 jam lalu

KPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar

Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan satu unit rumah milik Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Rektor IPB soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK

7 jam lalu

Begini Respons Rektor IPB soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK

Nama Arief muncul di antara sebelas calon anggota Pansel KPK yang beredar.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

8 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

9 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya