TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman uang pengganti terhadap bos PT Darmex Group dan PT Duta Palma, Surya Darmadi menjadi hanya Rp 2 triliun. Surya dalam putusan ditingkat pertama dan banding diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 42 triliun.

Keputusan itu dikeluarkan MA pada Selasa kemarin, 19 September 2023. Ketua majelis pada putusan ini adalah Dwiarso Budi Santiarto. Lalu, anggota majelis Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana. Selain itu, panitera pengganti Widyatinsri Kuncoro Yakti.

Dalam putusannya, majelis hakim tingkat kasasi memperberat pidana penjara Surya Darmadi menjadi 16 tahun penjara. Hukuman itu lebih berat satu tahun dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Tolak perbaikan pidana menjadi pidana penjara 16 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Uang pengganti Rp2.238.274.248.234,00 subsider 5 tahun penjara," demikian bunyi putusan yang dilansir laman MA, pada Selasa, 19 September 2023.

Perjalanan kasus Surya Darmadi

Surya Darmadi merupakan terdakwa kasus korupsi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999-2008 Raja Thamsir Rachman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, seta PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Total lahan yang dikuasai empat perusahaan itu mencapai lebih dari 37 ribu hektare.

Permasalahan pemberian izin tersebut lantaran diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Pasalnya, lokasi tempat penerbitan izin tersebut berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan.

Selanjutnya, seret bupati hingga gubernur

<!--more-->

Raja Thamsir Rachman sendiri telah divonis 7 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara dalam kasus ini.

Kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Annas Maamun. Dia disebut menerima suap sebesar Rp 3 miliar dari Surya melalui Gulat Medali Emas Manurung. Annas juga telah divonis dalam perkara ini. Dia mendapatkan hukuman 1 tahun penjara, namun bebas setelah mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi.

Surya sempat jadi buronan

Surya Darmani sebelumnya sempat dinyatakan buron oleh Kejaksaan Agung. Pasalnya, dia mangkir tiga kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Surya baru kembali ke Indonesia pada 15 Agustus 2022. Pengacara Surya, Juniver Girsang, menyatakan kliennya tidak kabur, melainkan menjalani pengobatan di luar negeri.

Kejaksaan Agung pun telah menyita berbagai aset milik Surya selama proses penyidikan. Sejumlah aset yang disita di antaranya 2 hotel di Bali dan satu helikopter. Penyidik juga menyita 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau dan Jambi. Enam pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Jambi, Riau dan Kalimantan Barat turut diambil alih oleh Kejaksaan Agung.

Di Jakarta, kejaksaan menyita 3 apartemen dan 6 bangunan yang ditaksir bernilai ekonomi tinggi dari Surya alias Apeng. Selain itu, penyidik juga menyita beberapa rekening bank berisi uang Rp 5,1 triliun, US$ 11,4 juta dan Sin$ 646 ribu. Kejaksaan memperkirakan total nilai aset yang disita tersebut berjumlah Rp 17 triliun.

Pada persidangan 6 Februari 2023, Surya Darmadi dituntut penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 78,8 triliun. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta hanya memberikan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Surya juga hanya diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 42 triliun.

OHAN