TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi protes sejumlah pihak soal data intelijen partai politik yang dia pegang. Dia menyatakan secara rutin mendapat laporan berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan.

Jokowi mengaku disediakan berbagai macam laporan tersebut setiap pagi.

“Makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya,” kata Jokowi saat ditemui usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Beli Mester, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa, 19 September 2023.

Presiden pun hanya tertawa kecil saat disinggung soal tuduhan cawe-cawe dan tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

Pernyataan Jokowi sebelumnya

Sebelumnya, presiden menyatakan mengantongi data intelijen soal partai politik saat menghadiri Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.

Dia mengingatkan kepada relawan agar tidak salah memilih pemimpin pada Pemilu 2024. Dia menyatakan tiga pemilu ke depan akan sangat menentukan nasib Indonesia apakah akan menjadi negara maju atau tidak.

Kecaman dari berbagai pihak

Pernyataan presiden itu pun mendapatkan sorotan dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Mereka mengecam tindakan intelijen negara yang menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan.

Mereka menilai hal itu sebagai ancaman bagi demokrasi. Koalisi tersebut terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat dan Setara Institute.

"Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi," kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan resminya, Sabtu 16 September 2023.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menilai adanya data intelijen partai politik yang dipegang oleh Jokowi sebagai bagian dari skandal politik. "Kita bicara di negara demokratis," kata Tobas, sapaan Taufik, saat dihubungi Senin, 18 September 2023.

Jokowi pernah menegaskan tidak akan bersikap netral dalam pemilihan presiden tahun depan. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.

Peneliti di Pusat Penelitian Politik dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati melihat Jokowi ingin lebih menekankan soal upaya mengurangi potensi friksi atau konflik yang mungkin bisa terjadi, sehingga ini menjadi pertimbangan dalam memastikan suksesi kekuasaan. Mengenai pernyataan terbaru soal data intelijen partai, ia menilai ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lancar damai.

“Yang ingin dilihat presiden adalah stabilitas keamanan dan kelancaran dalam proses pemilu,” kata Wasisto saat dihubungi Tempo pada Senin, 18 September 2023.

DANIEL A. FAJRI| TIKA AYU