Kanal YouTube DPR RI Diduga Alami Peretasan, Siarkan Live Streaming Judi Online Slot

Rabu, 6 September 2023 08:55 WIB

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri

TEMPO.CO, Jakarta - Kanal YouTube Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI diduga mengalami peretasan setelah menampilkan siaran live streaming permainan judi online jenis slot pada Rabu pagi, 6 Setember 2023.

Berdasarkan penelusuran Tempo, Rabu, 6 September 2023, pukul 8.30 WIB, foto profil akun YouTube juga berubah menjadi judi online bertuliskan slot baris. Selain itu, YouTube DPR RI juga menayangkan siaran live permainan slot judi online berbahasa Turki.

Belum ada keterangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai hal ini. Tempo masih mencoba melakukan konfirmasi.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak akan ragu menindak praktik judi online setelah Menteri Komunikasi dan Informatika menyebut Indonesia darurat judi online.

“Yang jelas situs web itu tombolnya ada di Kominfo. Tugas kami dari Polri bekerja sama. Begitu ada, infokan ke kita, kita pukul,” kata Sigit usai apel gelar pasukan Operasi Tri Brata Jaya 2023 di silang Monas, Jakarta Pusat, 1 September 2023.

Advertising
Advertising

Sigit menegaskan Polri tidak pernah ragu dalam menindak tindak pidana judi online.

Sejak 2022 hingga kini Polri telah membongkar membongkar 685 kasus judi online.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, mengatakan Polri dan Polda jajaran juga telah menangkap 866 pelaku judi online.

"Untuk tahun 2022 lumayan banyak pengungkapan judi online sekitar 610 yang 2022 itu dari Direktorat Siber dan seluruh wilayah jajaran. Kemudian di tahun 2023 ini masih jalan terus ya, sekitar 75 ini masih berjalan," ujar Vivid kepada wartawan, Kamis, 31 Agustus 2023.

Adapun jumlah tersangka untuk 2022, Polri telah menangkap 760 orang dengan peran masing-masing. Sedangkan untuk 2023 ada 106 tersangka.

"Ini masih berjalan, kami masih memberikan petunjuk dan arahan kepada wilayah untuk meningkatkan lagi pengungkapan judi," kata Vivid.

Lebih lanjut, Vivid menegaskan, selain melakukan pengungkapan, pihaknya juga rutin mengajukan permohonan blokir kepada Kemenkominfo untuk situs judi online yang ditemukan dari patroli siber.

"Selama tahun 2022 kita sudah mengajukan (untuk pemblokiran) sebanyak 401 pemblokiran, kemudian di tahun 2023 ini meningkat menjadi 513. Kita kuat kuatan aja, muncul, kita blokir lagi, muncul, kita blokir lagi," kata Vivid.

Berita terkait

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

1 jam lalu

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

Nadiem hanya memohon maaf dan mengatakan semua pertanyaan media perihal UKT mahal akan dijawab oleh Dirjen Dikti, Abdul Haris.

Baca Selengkapnya

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

1 jam lalu

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

Berdasarkan draft revisi UU Kepolisian yang mereka terima, KontraS memberikan lima poin catatan mengenai revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Ponsel Panitia People's Water Forum Diretas Usai Kecam Penyelenggaraan World Water Forum

4 jam lalu

Ponsel Panitia People's Water Forum Diretas Usai Kecam Penyelenggaraan World Water Forum

Dugaan peretasan ponsel terjadi menyusul intimidasi, pembatalan, dan pembubaran paksa yang dialami agenda acara People's Water Forum 2024 di Bali.

Baca Selengkapnya

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

4 jam lalu

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Setidaknya ada lima rencana revisi undang-undang yang bakal direvisi DPR.

Baca Selengkapnya

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

4 jam lalu

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

CALS menyatakan revisi UU MK tersebut sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

8 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amandemen diperlukan untuk mengkaji kembali sistem ketatanegaraan dan demokrasi negara.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

17 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

18 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

18 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

20 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya