TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menyatakan partainya tetap akan mengusung visi perubahan dan perbaikan meskipun tak lagi menjadi bagian dari Koalisi Perubahan. Demokrat keluar dari koalisi yang mereka bangun bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu setelah merasa adanya pelanggaran kesepakatan politik.

"Kami berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan. Kami mengajak seluruh kader Demokrat untuk tetap solid dan mengikuti langkah-langkah yang akan diambil oleh pimpinan partai," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Senin, 4 September 2023.

Sebutkan alasan keluar dari Koalisi Perubahan

AHY menyatakan bahwa mereka keluar dari Koalisi Perubahan bukan karena dirinya tak dipilih oleh Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Tetapi karena tak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan saat memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies. Demokrat, menurut AHY, merasa dipaksa untuk menerima Muhaimin.

"Bagi kami, lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat, agree to disagree, daripada dipaksa menerima keputusan, yang kami tidak terlibat dalam prosesnya. Inilah substansinya," kata AHY.

Putra sulung Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut pun memastikan Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi lainnya. Syaratnya, menurut dia, koalisi tersebut memiliki kesamaan cara pandang, visi dan etika politik.

Dia pun mengajak kader partainya untuk memaafkan seluruh pihak yang pernah menyakiti mereka. Meskipun demikian, AHY memastikan mereka tak akan melupakan hal itu.

"Semoga kita semua bisa memaafkan, walaupun tidak begitu saja melupakan," kata dia.

Prahara Koalisi Perubahan

Partai Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan pada Jumat lalu, 1 September 2023. Keputusan tersebut dibuat setelah terjadi gonjang-ganjing di koalisi pada beberapa hari sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, dalam pernyataan tertulisnya menyatakan bahwa mereka merasa dikhianati setelah Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres. Pasalnya, menurut Riefky, Anies telah memilih AHY sebagai bacawapres sejak Juni lalu.

Anies, menurut Riefky, bahkan telah memberitahukan keputusannya itu kepada seluruh pimpinan partai Koalisi Perubahan dan tak ada penolakan. Hanya saja, menurut dia, deklarasi pasangan Anies-AHY itu selalu diganjal oleh Partai NasDem.

Pemilihan Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres Anies, menurut Riefky, pun diputuskan secara sepihak oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Anies, kata dia, dipaksa untuk menerima keputusan itu.

Demokrat pun merasa kecewa karena Anies tak menyampaikan keputusannya itu secara langsung kepada mereka. Menurut Riefky, Anies malah mengutus Anggota Tim 8 Sudirman Said untuk menyampaikan keputusan itu.

Soal tidak adanya komunikasi antara Anies dengan Partai Demokrat secara langsung itu dibantah oleh Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Dia menyatakan Anies sempat menelepon langsung AHY namun tak diangkat.

“Ada (komunikasi), jadi Pak Anies nelepon tidak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat tidak diangkat,” kata Ahmad Sahroni saat ditemui di Bareskrim Polri, Senin, 4 September 2023.