INFO NASIONAL - Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat. Ketergantungan ini tidak hanya menguras cadangan devisa, tetapi juga rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

Untuk meningkatkan ketahanan dan swasembada energi, pemerintah meluncurkan program bahan bakar campuran solar dan bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu fatty acid methyl esters (FAME). Per 1 Agustus 2023, pemerintah memberlakukan kandungan bahan bakar nabati mencapai 35 persen yang disebut B35 di seluruh Indonesia. Kadar minyak sawit 35 persen, sementara 65 persen lainnya merupakan BBM jenis solar.

Pelaksana Tugas Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, mengatakan pemerintah menerapkan skema biodiesel untuk mengurangi ketergantungan impor energi surya. “Saat ini program wajib B35 sudah berjalan,” ujarnya Dialog Industri: Mencari Devisa Lewat Program B35 yang diselenggarakan Tempo, di Hotel Sultan, Senin, 31 Juli 2023.

Hingga 30 Juni 2023, kata Elen, alokasi penggunaan B35 mencapai 5,44 juta kiloliter atau mencapai 41,86 persen dari target sebesar 12,99 juta kilolitre. "Potensi penghematan devisa mencapai US$3,59 miliar atau Rp 55,23 triliun," ucapnya.

Elen mengatakan B35 memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menstabilkan harga minyak sawit mentah (CPO). "Sebagian dari produksi minyak sawit mentah yang melimpah dikonsumsi sebagai sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Ketika substitusi BBM ini berhasil, impor akan turun. Produksi juga akan meningkat," ungkapnya.

Penggunaan B35 dapat menghemat devisa hingga US$8,4 miliar pada tahun ini. Hal ini sejalan dengan penurunan pangsa impor solar. Potensi penghematan ini juga meningkat signifikan dibandingkan pada 2018. "Saat B20 diterapkan, hanya hemat US$1,89 miliar," kata Elen.

Merujuk angka Kementerian ESDM, Elen mengatakan impor solar turun menjadi 7,19 juta kiloliter. Impor solar pada tahun lalu mencapai 12,46 juta kiloliter. “Penjualan biodiesel kemudian meningkat 24,26 juta kiloliter. Pada 2012 penggunaan biosolar 9,13 juta kiloliter dan pada 2022 akan mencapai 33,39 juta kiloliter,” ujar Ellen.

Kepala Divisi Distribusi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Fajar Wahyudi, mengatakan penggunaan B35 sudah dilakukan sejak 1 Februari 2023. “Tapi, penggunaannya belum serentak karena masih ada badan usaha terminal menawarkan B30. Per 1 Agustus 2023 semua sudah B35,” ujarnya.

BPDPKS, kata Fajar, menyiapkan anggaran Rp 30-35 triliun untuk membayar insentif selisih harga indeks pasar (HIP) antara biodiesel dan solar. Dengan kata lain, apabila harga biodiesel lebin tinggi dari harga solar, maka selisihnya akan ditanggung oleh badan pengelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018.

Dia menjelaskan, hingga 2022 BPDPKS telah mengucurkan dana untuk menutup selisih HIP yang rendah sebesar Rp 34,5 triliun kepada 23 badan usaha. Adapun volume biodiesel yang dibayar pada tahun lalu sekitar tujuh juta kiloliter dari penyaluran sebanyak 10,36 juta kiloliter.

Tingkat pencampuran biodiesel terus meningkat selama tujuh tahun terakhir, dari 15 persen (B15) pada 2015, menjadi B20 pada 2016. Penggunaan bahan bakar nabati untuk biosolar bertambah menjadi 30 persen (B30) pada 2020.

Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eddy Soeparno, mengatakan DPR mendukung upaya pemerintah memperbaiki kualitas lingkungan. Namun, dia meminta mekanisme agar subsidi lebih tepat sasaran. “Kami mendukung B30 naik menjadi B35 dan seterusnya, tentu dalam rangka peningkatan bauran energi akan lebih bersih dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Namun, Eddy menyarankan, pemerintah seharusnya juga meningkatkan penggunaan bauran energi. Selain itu mekanisme subsidi energi harus segera diperbaiki agar tepat sasaran.

Pengamat Otomotif, Bebin Djuana, mengatakan industri otomotif harus siap memodifikasi mesin untuk bisa menggunakan B35. "Ini yang harus dipersiapkan, karena di pompa solar hanya menyediakan B35,” ucapnya.

Menurut Bebin, industri otomotif nasional harus segera menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam penggunaan bahan bakar nabati dan solar.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Edi Wibowo, mengatakan, implementasi program B35 sudah dimulai sejak 1 Februari 2023 berjalan baik. "Saat ini dari 72 lokasi titik serah (terminal BBM), 70 sudah mengimplementasikan B35, sedangkan sisanya dalam proses up-grading infrastruktur," ujarnya.

Edi menjelaskan, setiap peningkatan persentase pencapuran dilakukan peningkatan kualitas atau spesifikasi biodiesel untuk melindungi kepentingan pengguna atau konsumen. Penggunaan biosolar berjalan baik sejak 2018. “Terbukti tidak ada komplain resmi yang disampaikan kepada pemerintah atas penggunaan biodiesel," kata dia.(*)