Istana Klarifikasi Kekeliruan Jokowi saat Ikuti Upacara Militer di Kenya

Editor

Amirullah

Rabu, 23 Agustus 2023 06:33 WIB

Presiden Joko Widodo dalam acara penyambutan kenegaraan Presiden Republik Kenya William Ruto yang digelar di State House di Nairobi, Republik Kenya, pada Senin, 21 Agustus 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden-Laily Rachev/pri.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin memberikan klarifikasi ihwal viralnya video Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang salah saat mengikuti upacara militer di Republik Kenya. Kesalahan terjadi saat Jokowi sedang melakukan pemeriksaan pasukan dalam rangkaian penyambutan kenegaraan di Republik Kenya, Senin, 21 Agustus 2023.

Dalam video yang viral, Jokowi nampak seperti melakukan inspeksi kesiapan pasukan sambil ditemani dua ajudan dan satu komandan pasukan. Usai melakukan inspeksi, Jokowi nampak langsung melangkah pergi tanpa memberikan penghormatan lebih dahulu kepada komandan pasukan.

Langkah Jokowi kemudian dihentikan dan dipanggil kembali oleh dua ajudan untuk memintanya kembali serta memberikan penghormatan sebelum pergi. Mengenai kekeliruan ini, Bey menyebut hal tersebut terjadi lantaran tata upacara yang berbeda antara Indonesia dengan Kenya.

"Dalam Tata Upacara Militer (TUM) dan aturan Keprotokolan Negara yang berlaku di Indonesia, penghormatan hanya dilakukan satu kali kepada bendera, yakni saat Presiden dan tamu negara sedang berada di posisi tengah barisan pasukan," kata Bey dalam keterangannya, Rabu, 23 Agustus 2023.

Bey mengatakan perbedaan TUM dan aturan Keprotokolan Negara membuat kekeliruan itu terjadi. Selain itu, Bey mengaku sebelumnya juga tidak mendapat informasi dan pemberitahuan soal TUM dan aturan Keprotokolan Negara di Kenya.

Advertising
Advertising

Jokowi bahas perdagangan dengan Kenya

Jokowi menjelaskan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Kenya membahas sejumlah kerja sama antarkedua negara dalam berbagai sektor. Jokowi menyebutkan salah satunya mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) di Kenya.

“Indonesia dapat menjadi pintu masuk Kenya ke ASEAN dan Kenya dapat jadi pintu masuk Indonesia ke Sub-Sahara Afrika. Untuk itu saya mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement sesegera mungkin,” kata Jokowi.

Kepala Negara menyebut perdagangan antarkedua negara terus meningkat setiap tahunnya. Jokowi menyebut bahwa nilai perdagangan antarkedua negara pada tahun 2022 mencapai kisaran USD 507 juta dan perlu diperluas.

"Peningkatan perdagangan yang capai USD 507 juta di tahun 2022 dan perlu diperluas dengan penjajakan berbagai peluang lainnya,” kata Jokowi.

Hal tersebut juga mendapatkan respons baik dari Presiden Republik Kenya William Ruto. Dalam keterangan pers yang sama, Presiden Kenya juga turut menyampaikan bahwa kedua negara akan segera membentuk PTA.

“Kami akan mengerjakan Preferential Trade Agreement antara kedua negara,” kata Presiden William Ruto.

Pilihan Editor: Kejaksaan Tangkap Amel Sabar yang Terima Rp 6 Miliar untuk Bebaskan Tersangka Tambang Nikel Antam

Berita terkait

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

14 menit lalu

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

Berbagai kalangan mendesak Presiden Jokowi agar memilih anggota panitia seleksi atau pansel calon pemimpin atau capim KPK yang berintegritas.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

1 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

5 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

6 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

6 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

11 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

11 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

12 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

12 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya