Sindir Baju Adat Jokowi, Rizal Ramli Singgung Soal Dinasti Politik

Reporter

Adelia Stevina

Editor

Febriyan

Senin, 21 Agustus 2023 16:12 WIB

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais berbincang saat melakukan pertemuan di kediaman Rizal Ramli, Jakarta, Ahad, 13 Agustus 2023. Dalam pertemuan ini mereka mengkritik pemerintahan Jokowi telah mempreteli demokrasi, dan memperlemah lembaga anti korupsi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia, Rizal Ramli menyindir baju adat yang digunakan Presiden Jokowi saat upacara Kemerdekaan Indonesia ke-78 di Istana Negara pada 17 Agustus lalu. Dia menyebut baju itu melambangkan keinginan Jokowi untuk membangun dinasti politik.

"Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia, lihat saja dandanannya . Kalau pakai pakaian daerah ya yang biasa dong, ini pakaian daerah raja-raja, Raja Amangkurat pula lagi , pengkhianat no 1 di indonesia" ujar Rizal saat menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 21 Agustus 2023.

Rizal mengatakan masyarakat selama ini tertipu dengan tampang Jokowi yang merakyat dan lugu. Padahal, menurut dia, hati presiden hanya untuk oligarki dan mengganggap hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Hatinya untuk oligarki , dia sendiri yang kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan penghianatan . Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing termasuk Cina dan kedua dia sendiri ambisnya pengen bikin kerajaan " kata dia.

Presiden pakai baju Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat

Pada upacara HUT RI ke-78 di Istana Negara 17 Agustus lalu, Jokowi terlihat mengenakan baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng. Umumnya, baju Ageman dipakai oleh para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji.

Advertising
Advertising

Pakaian tersebut biasanya digunakan raja keluar dari keraton dengan menaiki kereta kuda diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawulo atau masyarakat.

Rizal yang mendatangi KPK bersama mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amien Rais, pun mengaku prihatin dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang semakin ganas saat ini. Dia menilai praktek KKN semakin mengganas di era Jokowi.

" 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN . Ternyata hari ini kok malah KKN nya lebih gawat . Selama pemerintahan Jokowi ,KKN makin ganas," kata Rizal.

Minta KPK terus berjuang berantas KKN

Rizal pun menginginkan KPK kembali ke khittahnya untuk terus berjuang melawan nepotisme dan korupsi tanpa memandang bulu, siapapun pejabatnya. Dia memberi contoh Korea Selatan yang maju karena berani mengambil tindakan tegas untuk menghukum para koruptor tanpa pandang bulu.

“Contohnya di Korea, tiga mantan presiden, jenderal diadili karena korupsi, satunya sipil, perempuan anaknya Park Chun Hae diadili karena korupsi,” kata dia. “Hari ini di Korea pejabat gak ada berani korupsi, gak berani ngacau-ngacau soal uang negara. Mereka betul-betul mengabdi untuk kemajuannya bangsa dan rakyatnya."

Namun di era Jokowi saat ini, lanjut Rizal Ramli, terlalu banyak pejabat yang bukannya menegakkan UUD 45, namun malah merusak cita-cita bangsa.

“Indonesia hari ini kebanyakan oknum, partai bukan menegakkan UUD 45 tapi malah merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan,” kata dia.

Berita terkait

Bertolak ke Sulteng, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

48 menit lalu

Bertolak ke Sulteng, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

Jokowi dan rombongan direncanakan mendarat di Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pada Ahad sore.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

3 jam lalu

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

Di Bundaran HI, Jokowi berhenti sejenak untuk beristirahat dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

6 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

8 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

1 hari lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

1 hari lalu

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

1 hari lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

1 hari lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya