TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia, Rizal Ramli menilai korupsi di Indonesia di era Presiden Jokowi semakin ganas. Hal itu dia sampaikan saat menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR Amien Rais dan tokoh-tokoh lainnya pada Senin, 21 Agustus 2023 .

Rizal mengatakan, alasannya mendatangi KPK yakni agar lembaga betul-betul memberantas korupsi yang semakin hari semakin merajalela dan ganas.

"25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) . Ternyata hari ini kok malah KKN nya lebih gawat . Selama pemerintahan Jokowi ,KKN makin ganas" kata Rizal

Ia mengatakan selama pemerintahan Jokowi KKN semakin ganas , berlipatganda ,parah dan vulgar. Dia juga melihat semakin maraknya praktek nepotisme.

Sebut Jokowi ingin membangun dinasti

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik hingga Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga menyatakan Jokowi ingin membangun dinasti . Hal itu, menurut dia terlihat dari pakaian daerah yang dipakai Jokowi pada upacara Kemerdekaan Indonesia ke-78 di Istana Negara pada 17 Agustus lalu.

"Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia, lihat saja dandanannya . Kalau pakai pakaian daerah ya yang biasa dong, ini pakaian daerah raja-raja, Raja Amangkurat pula lagi , pengkhianat no 1 di indonesia" ujar Rizal

Rizal Ramli pun mengatakan masyarakat selama ini tertipu dengan tampang Presiden Jokowi yang merakyat dan lugu. Padahal, menurut dia, hati Jokowi hanya untuk oligarki yang menurut dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Hatinya untuk oligarki , dia sendiri yang kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan penghianatan . Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing termasuk Cina dan kedua dia sendiri ambisnya pengen bikin kerajaan " kata dia.

Minta KPK melawan korupsi dan nepotisme tanpa pandang bulu

Rizal menginginkan KPK kembali ke khitahnya untuk terus berjuang melawan korupsi dan nepotisme tanpa memandang bulu, siapapun pejabatnya.

Rizal kemudian memberikan contoh negara Korea Selatan, yang maju karena berani mengambil tindakan tegas untuk menghukum para koruptor.

“Contohnya di Korea, tiga mantan presiden, jenderal diadili karena korupsi, satunya sipil, perempuan anaknya Park Chun Hae diadili karena korupsi,” katanya.

“Hari ini di Korea pejabat gak ada berani korupsi, gak berani ngacau-ngacau soal uang negara. Mereka betul-betul mengabdi untuk kemajuannya bangsa dan rakyatnya,” imbuhnya.

Namun Indonesia saat ini, lanjut Rizal, terlalu banyak oknum yang bukannya menegakkan UUD 45, namun malah merusak cita-cita bangsa.

“Indonesia hari ini kebanyakan oknum, partai bukan menegakkan UUD 45 tapi malah merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan,” katanya.

Saat disinggung soal kasus korupsi apa yang menyebabkan dia menyambangi KPK, Rizal enggan merincinya.

Pendapat Rizal Ramli itu diamini oleh Mantan Ketua MPR Amien Rais. Pria yang kini mendirikan Partai Ummat tersebut melihat ada tren kenaikan praktik korupsi di era pemerintahan Jokowi.

"Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Jokowi makin menusuk ke dalam. Rumah Jokowi itu bersemayam korupsi yang luar biasa. Enough is enough. We have to do something (cukup adalah cukup. Kita harus melakukan sesuatu)," ujar Amien.

Pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi memang terus dipertanyakan. Salah satu indikatornya adalah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang cukup tajam dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, IPK Indonesia tercatat berada di angka 34 atau sama seperti saat terakhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah sempat menyentuh angka 40 pada 2019.