TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan kebijakan 4 in 1 untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Hal ini Budi sampaikan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Utilitas kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal dua orang, maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1. Jadi katakan lah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya menurun," kata Budi Karya di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2023.

Sistem "3 in 1" yang sempat masif diterapkan di Jakarta pada beberapa tahun lalu merupakan sistem pembatasan mobil dengan kriteria mobil diizinkan melintas di kawasan tertentu jika digunakan minimal oleh tiga orang dalam waktu yang bersamaan.

Akan bekerja sama dengan KLHK

Selain itu, Budi mengatakan bakal bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan pihak kepolisian untuk memberlakukan law enforcement uji emisi. Menurut Budi, kendaraan yang tidak lolos uji emisi tidak memiliki hak berkendara di jalanan.

Dorong perbanyak ekosistem kendaraan listrik

Pihaknya juga bakal mendorong agar ekosistem kendaraan listrik diperbanyak di Jakarta, sehingga pemilik kendaraan bebas emisi tersebut akan bertambah.

"Kami juga minta kepada PLN menambah penyediaan SPKLU yang bisa digunakan, karena itu sudah ada Pergubnya supaya yang beli kendaraan listrik bisa mendapatkan itu," kata Budi. <!--more-->

Heru Budi kaji usulan 4 in 1

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengkaji usulan sistem 4 in 1 untuk membatasi jumlah kendaraan penyebab polusi udara di Jabodetabek. Dalam sistem ini, harus ada 4 orang dalam satu mobil.

Sistem 4 in 1 ini bertujuan mengurangi jumlah kendaraan ini yang menjadi sumber polusi udara Jakarta. "Iya, nanti dibahas, sekitar dua minggu lagi," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa 15 Agustus 2023, seperti dikutip dari Antara.

Budi mengatakan pertimbangan penerapan “4 in 1” karena tingkat utilitas kendaraan di Jabodetabek hanya digunakan oleh satu atau dua orang per kendaraan. Hal itu membuat jumlah kendaraan semakin tinggi sehingga meningkatkan jumlah emisi gas buang ke udara.

Heru Budi belum tahu apakah penerapan sistem 4 in 1 efektif mengurangi polusi udara di Jabodetabek. "Masih dibahas, saya belum bisa detail seperti itu," ujar Heru.

Pada saat ini emisi gas buang dari transportasi disebut sebagai penyumbang terbesar polusi udara Jakarta. "Kalau dihitung-hitung, 50 persen disumbang polusi dari transportasi," kata Heru.

Heru Budi bakal perkuat penegakan hukum soal emisi

Selain mempertimbangkan “4 in 1”, Budi mengatakan pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum mengenai syarat emisi bagi kendaraan yang ingin melintas di Jabodetabek. Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian RI untuk memperketat penerapan uji emisi bagi kendaraan.

“Jika kendaraan tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak melakukan perjalanan di Jabodetabek,” ujar dia.

Heru budi usul insentif untuk tingkatkan minat kendaraan listrik

Heru Budi juga meminta PT PLN Persero untuk menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.

“Saya sampaikan penggunaan EV (electric vehicle) ini perlu intensif dilakukan, tidak saja instansi pemerintah tapi swasta di Jabodetabek mulai menggunakan EV dari motor, dari mobil, dan bersamaan dengan yang lain,” kata dia.

Selanjutnya, Budi menuturkan perlunya menekan disparitas harga kendaraan listrik dengan melakukan standarisasi baterai agar peminat kendaraan listrik semakin banyak.

Imbau warga gunakan transportasi umum

Untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta, Heru Budi juga mengimbau warga Jakarta dan sekitarnya untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti KRL, TransJakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.<!--more-->

Jokowi beri sejumlah instruksi

Sebelumnya, Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada para menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Rapat tersebut dipimpin oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Agustus 2023.

Dalam pembukaan rapat, Jokowi menjelaskan soal kualitas udara di DKI Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Menurut Jokowi, hal ini diakibatkan kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.

"Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," ujar Jokowi dalam arahannya, Senin.

Jokowi kemudian meminta ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kepala Negara juga meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak.

"Tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (jadi) work from home mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75 persen (di rumah) 25 persen (di kantor) atau angka yang lain," kata Jokowi.

Untuk jangka menengah, Jokowi meminta para menterinya konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Ia mencontohkan LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bakal segera beroperasi untuk umum harus digenjot pemakaiannya.

Terakhir, Jokowi meminta agar ada penguatan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ia meminta agar dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. Ia juga meminta agar publik diedukasi soal polusi udara tersebut.

CLARA MARIA | M JULNIS FIRMANSYAH | MARTHA WARTA SILABAN

Pilihan Editor: Kata Menaker dan Menparekraf soal Jokowi yang Instruksikan WFH untuk Atasi Polusi Udara Jakarta