TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar mengadakan pertemuan di Bali untuk menyikapai perkembangan politik internal terbaru mereka. Hasilnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi se-Indonesia menyatakan menolak digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) serta mengubah mandat Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang akan mereka usung.

Plt Ketua DPD Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan seluruh pimpinan daerah tingkat I partainya menolak Munaslub. Dia membantah adanya dukungan agar mereka menggelar Munaslub untuk mencopot Ketua Umum Airlangga Hartarto.

"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," kata Doli di Badung, Bali, Ahad, 30 Juli 2023.

Doli menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, seluruh DPD tetap menyatakan mendukung Airlangga Hartarto untuk menjabat sebagai ketua umum hingga akhir masa jabatannya.

"Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto," ucapnya.

Pertemuan atas inisiatif DPD

Doli mengatakan pertemuan tersebut digelar atas inisiasi dari 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Mereka meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Dia pun menyatakan mereka membicarakan banyak hal dalam pertemuan tertutup tersebut. Diantaranya, soal bagaimana seluruh DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024.

"Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini," ucap Ahmad Doli.

Oleh karena itu, menurut Doli, mereka memiliki komitmen dan taat terhadap apa yang sudah putuskan.

"Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas, kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024," ujarnya.

Selanjutnya, ubah mandat untuk Airlangga

<!--more-->

Doli menambahkan, mereka pun telah mengubah hasil Munas 2019 soal dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024. Dalam pertemuan itu, menurut dia, seluruh DPD tingkat provinsi sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Airlangga untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya yang akan mereka dukung.

"Kami sudah melihat selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Berikutnya kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi," kata dia.

DPD tingkat I terusik dengan isu Munaslub

Pernyataan Doli diamini oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry. Dia menyatakan bahwa mereka merasa terusik dengan wacana Munaslub yang disampaikan sejumlah pihak.

"DPD-DPD I (provinsi) terusik dan merasa terpanggil, kemudian kami saling berkomunikasi yang akhirnya bersama-sama meminta bertemu dengan Ketua Umum dan DPP yang dipenuhi hari ini. Inisiator pertemuan ini adalah DPD I yang merasa terusik, terpanggil untuk membela partai ini ketika diusik oleh pihak-pihak lain," kata Nyoman.

Nyoman menegaskan, 100 persen pemilik hak suara di DPD I Partai Golkar menolak Munaslub. Dia menyatakan tak ingin partainya bernasib sama seperti sebelumnya.

"Pengalaman mengajarkan kami 2014, 2017, 2018 selalu ada wacana seperti ini. Makanya belajar dari pengalaman ini kita antisipasi," ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai acara silahturahmi tidak berkomentar kepada awak media. Ia melakukan foto bersama dengan para Ketua DPD tingkat I.

Sebelumnya, wacana Munaslub dihembuskan Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hasjim. Dia mendesak gelaran Munaslub karena Airlangga dinilai gagal menjalankan mandat yang telah diberikan kepadanya pada Munas 2019. Saat itu, Airlangga telah dideklarasikan sebagai calon presiden atau calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024.

Langkah Airlangga Hartarto untuk maju pada Pilpres 2024 sendiri dinilai banyak kalangan sangat berat. Pasalnya, Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Golkar bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) terancam bubar.

PPP telah mendeklarasikan dukungannya kepada capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, sementara PAN saat ini tengah mesra bersama Gerindra untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Dengan elektabilitas Airlangga Hartarto yang sangat rendah, dia pun dipastikan akan sangat sulit untuk bertarung untuk menjadi cawapres dari Ganjar atau pun Prabowo.