TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Eksekutif Imparsial, Munir, mengatakan keputusan pemerintah untuk menyelesaian kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), lebih banyak ditentukan oleh militer. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh membangun perdamaian di Aceh, kata Munir, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/5). Menurut Munir, dalam penyelesaian Aceh, pemerintah lebih banyak tunduk kepada keinginan TNI. Menurut dia, lemahnya otoritas politik terlihat dengan adanya pengerahan pasukan dan peralatan perang TNI di Provinsi Aceh saat ini. Padahal, tutur dia, penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menerapkan darurat militer dan operasi militer di sana masih menunggu hasil rapat konsultasi Presiden dengan DPR. Lagipula, lanjutnya, DPR telah mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan TNI untuk mengecek sejauh mana persiapan TNI dalam melaksanakan operasi terpadu di Aceh. Mana ada rapat untuk mengecek persiapan militer. Padahal Keppersnya saja belum ditandatangani, tandas Munir. Menurut dia, otoritas sipil tidak memiliki agenda yang utuh dan tidak menjaga hak-hak dan kewenangan politik yang dimilikinya. Dikatakannya, sebenarnya DPR bisa mempertahankan pendapatnya bahwa persetujuan harus didahulukan dibandingkan pengerahan pasukan. Sehingga, kata Munir, DPR betul-betul tidak membiarkan kewenangan politiknya diambil oleh pihak lain. Oleh sebab itu, Munir menyatakan, Imparsial menolak keras dilaksanakannya darurat militer di Aceh. Selain itu, Imparsial memberikan peringatan kepada pemerintah bahwa dengan operasi militer di Aceh akan mengoyak rasa kesatu-bangsaan di antara rakyat Indonesia. Dengan penggunaan senjata di Aceh, tutur Munir, merupakan bukti bahwa otoritas politik sipil tidak dapat menjamin bahwa operasi itu dapat menghindarkan korban sipil. Menurut dia, keputusan politik pemerintah sebagai payung hukum dari status Darurat Militer di Aceh, dapat menjadi selimut impunity (penggunaan kekerasan tanpa adanya penegakan hukum) bagi militer. Sehingga kekerasan yang terjadi tidak dapat dilindungi oleh hukum, imbuhnya. Munir juga menyatakan, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap semua dampak yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan TNI di lapangan. (Diah A. Candraningrum TNR).