TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz mengatakan munculnya usulan hak angket Indosat di DPR adalah hak dari lembaga legislatif itu. Meski demikian, dia meminta agar persoalan divestasi Indosat itu tidak perlu diributkan lagi. Demikian dikatakannya usai salat Jumat di Masjid Jami Al-Ikhlash, Jalan Kayu Manis VI, Matraman, Jakarta Timur, jumat (3/1). Menurut Hamzah, divestasi PT Indosat yang dimenangkan oleh Singapore Technologies Telemedia, sudah pada tahap pelaksanaan. Apalagi, ditegaskannya, keputusan penjualan 41,94 persen saham perusahaan telekomunikasi ini sudah keputusan bersama antara pemerintah dan DPR. "Kalau mengenai penjualan ini, tidak mungkin kita ubah lagi," ujar dia. Ditambahkannya, apabila pada tahap pelaksanaan ini dinilai ada kejanggalan, DPR dapat menggunakan haknya, baik hak bertanya maupun hak angket (penyelidikan) --yang kini sudah ditandatangani oleh 12 anggota Dewan itu. Mengenai munculnya tudingan dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid bahwa PDI Perjuangan mendapat komisi dari penjualan itu, Hamzah meminta tidak berburuk sangka dulu. "Makanya perlu tadi itu, kalau misalnya ada seperti itu, diclearkan melalui DPR tadi itu, mekanisme dari DPR itu.," ujar dia. Soal tudingan Wahid bahwa di balik pembelian Indosat ada niat memata-matai Indonesia, Hamzah hanya berkata, "Saya yakin sebelum itu (divestasi Indosat) dilakukan, sudah dilakukan itu (memata-matai) dulu." Untuk itulah, lanjutnya, apabila jual beli ini dirasakan belum jelas dan mengandung ganjalan, pemerintah perlu memberi penjelasan, apakah itu akan mengganggu aspek keamanan nasional atau tidak. (Deddy Sinaga-Tempo News Room)