Surya Paloh Sebut Tak Keberatan Kursi NasDem di Kabinet Berkurang

Reporter

Tika Ayu

Selasa, 18 Juli 2023 13:42 WIB

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers pascapenahanan Sekjen Partai NasDem yang juga Menkominfo Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung, di NasDem Tower, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Surya Paloh menyatakan Partai NasDem akan memberikan bantuan hukum kepada Johnny G. Plate yang ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G serta mengumumkan Hermawi Taslim sebagai Plt Sekjen Partai NasDem yang baru. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menanggapi perombakan kabinet atau resuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Salah satunya, pelantikan Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G Plate yang merupakan kader NasDem. Adapun Budi merupakan Ketua Umum Projo.

Surya mengatakan resuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi selaku Presiden RI. Kata Surya, NasDem konsisten menghormati keputusan orang nomor satu di Indonesia itu.

"Presiden bisa menentukan, mau pagi mau siang mau sore, mau jalan terus mau resuffle, mau pilih siapa saja, dan itu memang mamang diatur konstitusi, bukan ngada-ngada," kata Surya saat ditemui di Tower Caffe, Selasa, 18 Juli 2023.

Surya juga mengatakan bahwa tidak ada yang dipermasalahkan kursi NasDem di kabinet berkurang.

"NasDem lebih berkepentingan pada success story daripada roda administratif pemerintahan yang dia usung. Partai ini bukan yang baru datang tiba-tiba mendukung presiden Jokowi," kata dia.

Advertising
Advertising

Surya menilai esensi prioritas NasDem di kabinet pemerintahan ini sering dilihat dari faktor-faktor luar.

"Pendekatan legalistik formalnya, kebutuhan-kebutuhan portofolionya semata-mata," katanya.

Konsisten dukung pemerintahan Jokowi

Surya menegaskan NasDem akan mendukung Presiden Jokowi hingga masa pemerintahannya berakhir meskipun jatah di kabinet berkurang.

"Jadi kita katakan mau mendukung Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya, kita ditertawai," kata dia.

"Aneh ini katanya. Mau didukung. Tapi bagaimana ya. Kenapa dia mau berkoalisi dengan partai di luar pemerintahan?," ucap Surya.

Menurut Surya, saat ini kematangan berdemokrasi di Indonesia masih belajar sambil berjalan. Namun pada intinya, ia menyebut NasDem punya nilai komitmen bahwa semua harus terjaga.

"Pilihan boleh bebeda. Toh presiden Jokowi gak bisa terpilih lagi ke tiga kalinya. Kalau ada Mahkamah Konstitusi memungkinkan, ya ngapain susah-susah mencari presiden yang lain. Jokowi aja. Konstitusi kita gak memungkinkan ini," kata dia.

Surya juga mengatakan perbedaan pemikiran NasDem belum diterima sepenuhnya dan ada kesalahpahaman. Bahkan, kata dia, sampai ada permintaan NasDem untuk keluar dari kabinet.

"Nah itu bagian risiko yang harus diterima NasDem," kata Surya.

Pilihan Editor: Jokowi Gelar Ratas, Menteri Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Datang Bersamaan

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

7 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

7 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

8 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

9 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

11 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

13 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

15 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

15 jam lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

16 jam lalu

Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

Maraknya judi online membuat Jokowi akhirnya membentuk Satgas Judi Online di bawah pimpinan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Apa hasilnya?

Baca Selengkapnya