Djan Faridz dan Jejak Dualisme Kepengurusan PPP dengan Romahurmuziy

Reporter

Tempo.co

Senin, 17 Juli 2023 12:23 WIB

Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz (kiri) bersama Sekjen PPP Dimyati Natakusuma, usai bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, di Gedung Kemenkumham, Jakarta, 23 November 2016. Pertemuan ini untuk menyerahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz dan membatalkan kepengurusan DPP PPP di bawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi melantik Djan Faridz sebagai anggota dewan pertimbangan presiden (wantimpres) di Istana Negara, hari ini Senin 17 Juli 2023. Djan merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjabat sebagai anggota Majelis Kehormatan. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berlatar pengusaha, Djan mulai aktif berkecimpung di partai berlambang Ka’bah itu sejak 2004. Pada 2 November 2014 ia terpilih sebagai Ketua Umum PPP menggantikan Surya Dharma Ali melalui muktamar di Jakarta. Terpilihnya Djan ini kian memanaskan tensi politik di internal PPP karena setengah bulan sebelumnya atau 15 Oktober 2014, Romahurmuziy alias Rommy terpilih sebagai ketua umum dalam muktamar di Surabaya. Muktamar digelar untuk menggantikan Suryadharma yang ditangkap KPK.

Dualisme kepengurusan ini pun berlarut-larut. Kedua kubu saling mengklaim paling sah. Namun pada 7 Januari 2016 Kementerian Hukum dan HAM memutuskan bahwa kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PPP dikembalikan pada hasil Muktamar Bandung 2011. Muktamar Bandung menetapkan Suryadharma Ali, dengan Wakil Ketua Umum Lukman Hakim Saifuddin, dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy.

Pada 9 April 2016 atas desakan kader-kader di bawah, PPP menggelar muktamar islah untuk mengakhiri dualisme kepengurusan. Dalam muktamar islah di Jakarta yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan sesepuh PPP KH Maimoen Zubair itu Rommy terpilih sebagai ketua umum. Ia mengajak Djan Faridz bergabung pada kepengurusannya.

Namun uluran tangan Rommy ditolak mentah-mentah. Djan Faridz tetap bersikukuh tidak mengakui Rommy sebagai nakhoda partai hasil fusi Orde Baru tersebut. Djan Faridz menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan menang. Meski demikian di tingkat Kasasi, Djan Faridz kalah. Atas keputusan Kemenkumham ini kubu Djan Faridz menggugat pemerintah

Selanjutnya pada 30 Juli 2018 Djan Faridz mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta. Posisinya digantikan oleh Humprey Djemat. Sejak saat itu Djan Faridz perlahan-lahan tenggelam dari pemberitaan media massa.

Ia muncul lagi pada kegiatan Rapat Pimpinan Nasional I PPP di Jakarta pada Jumat, 12 Maret 2021 saat ketua umum partai politik tersebut beralih ke Suharso Monoarfa. Rommy yang kala itu masih berurusan dengan KPK giliran tersisih dari PPP.

"Saya siap bantu beliau (Suharso), kita harus melihat ke depan bagaimana agar PPP tetap eksis dan bermanfaat untuk umat," kata politikus kelahiran Jakarta, 5 Agustus 1950 itu dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I PPP, Jumat 12 Maret 2021.

Saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapimnas tersebut, Suharso memperkenalkan para pimpinan Majelis Kehormatan PPP, salah satunya adalah Djan Faridz. Namun dinamika bergulir cepat di PPP. Suharso digantikan Muhammad Mardiono pada awal September 2022. Rommy yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan pun diakomodir masuk dalam kepengurusan sebagai majelis pertimbangan partai.

Dua politikus PPP yang pernah terlibat perseteruan cukup melelahkan itu pun bersatu di bawah Mardiono. Ia mencoba merangkul dua kadernya yang pernah terilbat perseteruan melelahkan itu.

DIKO OKTORA

Pilihan Editor: Profil Djan Faridz, Politisi PPP yang Dilantik Jokowi Jadi Wantimpres




Advertising
Advertising

Berita terkait

Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

10 jam lalu

Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

PKS pernah membangun koalisi bersama Demokrat dan PPP di Pilkada Depok 2020.

Baca Selengkapnya

Disebut Punya Peluang Jadi Lawan Khofifah di Pilkada Jatim, Awiek: Saya Kembalikan ke Partai

2 hari lalu

Disebut Punya Peluang Jadi Lawan Khofifah di Pilkada Jatim, Awiek: Saya Kembalikan ke Partai

Politikus PPP Achmad Baidowi mengapresiasi pendapat yang menyebut dirinya layak maju di Pilkada Jawa Timur menjadi pesaing Khofifah.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

2 hari lalu

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

Menurut pakar, Prabowo lebih baik menggunakan Wantimpres ketimbang menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

3 hari lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

PPP Ogah Muluk-muluk Usung Calon di Pilkada DKI Jakarta

3 hari lalu

PPP Ogah Muluk-muluk Usung Calon di Pilkada DKI Jakarta

Politikus PPP Sandiaga Uno disebut memiliki potensi yang besar untuk disandingkan dengan nama-nama beken yang bakal maju di Pilkada DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Awiek PPP Punya Peluang Jadi Lawan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

3 hari lalu

Pengamat Sebut Awiek PPP Punya Peluang Jadi Lawan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

Politikus PPP Achmad Baidowi meraih 359.189 suara nasional di Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

4 hari lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Belum Tentukan Sikap Politik Resmi di Pilkada Jawa Timur

4 hari lalu

PPP Sebut Belum Tentukan Sikap Politik Resmi di Pilkada Jawa Timur

PPP menyatakan sifat politiknya di Pilkada Jawa Timur masih dinamis. Antara mendukung Khofifah atau membentuk koalisi baru.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

6 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

7 hari lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya