TEMPO.CO, Jakarta - Isu musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub Golkar terus menggelinding. Wacana yang pertama kali diungkap oleh Dewan Pakar Partai Golkar untuk mengganti calon presiden dari partai itu hingga pergantian ketua umum ditanggapi tegas oleh Airlangga Hartarto.

Menurut dia, jika ada pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan partai berlambang pohon beringin itu harus menunggu Musyawarah Nasional atau Munas 2024.

“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar,” kata Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

Menurut Airlangga tidak ada rencana dari internal partainya untuk menggelar Munaslub untuk mengganti dirinya di pucuk pimpinan dan sebagai bakal calon presiden dari Partai Golkar. "Tidak ada, tidak akan ada," kata dia.

Airlangga mengatakan Golkar sedang dalam pembicaraan dengan partai lain untuk mendeklarasikan capres pada Pemilu 2024. Dia meminta kepada setiap pihak agar tidak mendesak Golkar untuk buru-buru menentukan arah dan sikap politik pada Pemilu 2024.

“Ya desak saja yang lain juga, kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak mendesak. Pembicaraan partai kan harus cordial,” kata Airlangga.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam mendorong diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Ridwan juga menyebut Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) pantas menjadi ketum Golkar menggantikan Airlangga.

Suara keras juga datang dari tiga organisasi massa atau ormas pendiri Partai Golkar, yaitu Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI. Mereka meminta Airlangga mundur dari posisi Ketua Umum Golkar.

"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Lawrence T.P Siburian di Jakarta pada Rabu lalu.

Menurut dia, Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar tidak jelas akan membawa partai berlambang pohon beringin tersebut ke arah mana. Padahal, waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menyisakan waktu 3 bulan lagi.

Selanjutnya elektabilitas Airlangga Hartarto...

<!--more-->

Adapun saat ini elektabilitas Airlangga Hartarto hanya mencapai 1 persen dan perolehan suara Golkar sebesar 14 persen. Apabila ingin membentuk koalisi baru, kata dia, masih terdapat partai yang belum menentukan arah dukungannya, yakni PAN.

Lawrence mengatakan bahwa PAN yang memiliki perolehan suara sebanyak 7 persen bergabung dengan Golkar maka kedua partai itu telah memenuhi presidential threshold 20 persen sebagai syarat untuk mencalonkan pasangan presiden/wakil presiden.

Kendati demikian, sambung dia, koalisi kedua partai itu tidak akan membawa kemenangan. Pasalnya, Airlangga Hartarto hanya memiliki elektabilitas capres sekitar 1 persen.

"Tidak ada orang yang mau ikut pilpres untuk kalah, semuanya mau menang. Oleh karena itu, kami melihat dampaknya pada Partai Golkar nanti dalam pemilihan anggota legislatif," jelasnya.

Ia juga menargetkan Golkar dapat mengisi 100 kursi di DPR RI. Lawrence mengaku sudah memiliki perhitungan dan analisis angka dari Sabang sampai Merauke.

"Nanti kenyataannya pada waktu pemilu yang akan datang. Akan tetapi, kami sudah tahu persis bahwa ini berbahaya," tambah dia.

Adapun berbagai survei menyebutkan Golkar akan turun ke nomor 4 atau 5. Hal ini dinilai menurunkan posisi Golkar sebagai partai besar menuju partai menengah, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi partai gurem.

"Karena apa? Setiap pemilih masuk ke ruang pemilihan yang pertama dia coblos, ya, pasangan calon presiden/wakil presiden yang dia sukai, baru partai dari pasangan calon itu dia coblos," ungkap Lawrence.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Golkar agar melakukan musyawarah luar biasa (musnaslub) untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar.

Lawrence berharap sosok tokoh pengganti Airlangga memiliki kemampuan untuk memimpin Golkar menghadapi Pemilu 2024. Pasalnya, sudah 3 tahun Golkar tidak melakukan manuver capres dan cawapres.

"Kalau Pak Airlangga beralasan tidak ada musnaslub, masih punya waktu, akan diumumkan pada bulan Agustus. Sudah omong kosong itu, sudah tidak mungkin lagi," kata dia.

Meski ada goyangan di internal partai itu, Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin mengatakan internal mereka saat ini masih solid. Ia menampik jika ada konflik di Golkar.

"Partai Golkar tetap solid, dari semua elemen solid, tidak ada konflik,” kata Nurul dalam keterangannya, Kamis, 13 Juli 2023.

Menurut Nurul, Airlangga sudah menjalankan kerja-kerja politik sebagai Ketua Umum dengan tepat. Ketimbang berfokus mengurusi Munaslub, Nurul menyebut Golkar tengah berfokus mempersiapkan mesin jelang Pemilihan Umum 2024.

"Sebaiknya semua berpikir jernih bahwa untuk menuju ke Pemilu 2024 tinggal 7 bulan lagi. Kami melihat apa yang dilakukan Bapak Ketua Umum dengan melakukan banyak pekerjaan politik sudah benar adanya," kata dia.

Senada dengan Nurul, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menyebut internal partainya tetap guyub hingga saat ini. Menurut dia, tidak ada satupun daerah yang hendak mengusulkan Munaslub digelar.

“Sudah saatnya kita ini tidak ada gonjang-ganjing,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2023.

Pilihan Editor: Tiga Poin Rekomendasi Rapat Pleno Dewan Pakar Golkar untuk Airlangga Hartarto