TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggaran sektor perekonomian DKI dipangkas DPRD hingga sebesar Rp 111,09 miliar. Pemangkasan ini disampaikan Komisi B DPRD, yang membidangi sektor perekonomian Jakarta, dalam rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan komisi-komisi terhadap RAPBD DKI 2003 di gedung DPRD, Sabtu (25/1). Pemangkasan anggaran yang cukup besar, terutama terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI yang mencapai sebesar Rp 53,375 miliar. Kemudian berturut-turut di Dinas Pariwisata, pemangkasannya sebesar Rp 21,178 miliar, Kantor Taman Margasatwa Ragunan dipangkas Rp 15,519 miliar, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipangkas Rp 11,410 miliar, dan di Dinas Pertanian dan Kehutanan dipangkas sebesar Rp 9,612 miliar. Pemangkasan anggaran sampai sebesar Rp 53,375 miliar di Dinas perindustrian dan perdagangan DKI, termasuk suku-suku dinasnya, yang cukup signifikan, terjadi pada program penataan, penguatan basis industri dan perdagangan. Program ini semula dialokasikan sebesar Rp 43,5 miliar, tapi dipangkas menjadi Rp 21,75 miliar. Kemudian program peningkatan pelayanan industri dan perdagangan yang semula dianggarkan Rp 18,975 miliar, dibabat hanya menjadi Rp 9,5 miliar saja. Disamping itu, anggaran yang dialokasikan di suku dinas Jakarta Timur, yakni anggaran kegiatan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan, sarana promosi dan industri, yang diajukan sebesar Rp. 5,325 miliar, bahkan tidak disetujui Komisi ini. Disamping memangkas sejumlah anggaran dengan jumlah yang cukup signifikan, Komisi ini juga melontarkan keprihatinan terhadap unit-unit yang menjadi mitra kerjanya. Seperti di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, dan di Dinas Pertanian dan Kehutanan yang target penerimaan retribusinya dinilai kurang wajar. Komisi B, menurut Ketua Komisi, Syarif Zulkarnaen, juga meminta ke Pemda DKI untuk melaporkan hasil evaluasi BUMD 2002 kepada komisi ini. Mengingat ada delapan peseroan terbatas patungan yang selalu merugi, Komisi B merekomendasikan ke eksekutif agar melakukan divestasi saham pada perusahaan-perusahaan tersebut tanpa merugikan Pemda DKI, kata anggota Fraksi PPP ini. Mengenai PD Pasar Jaya, komisi ini juga merekomendasikan ke Pemda DKI untuk mengevaluasi secara menyeluruh, karena setoran bagian laba usahanya tidak sebanding dengan besaran aset yang dikelola. (Dimas Adityo-Tempo News Room)