Kapolri Listyo Sigit Lantik Brigjen Rinny Wowor sebagai Sekum Botasupal BIN, Jabatan Pertama Diemban Polwan
Reporter
Angelina Tiara Puspitalova
Editor
S. Dian Andryanto
Rabu, 5 Juli 2023 07:55 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan berkomitmen penuh perihal kesetaraan gender di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pernyataan tersebut disuarakan Brigjen Pol Rinny Wowor pada saat ia naik pangkat dan mendapatkan jabatan strategis.
Sehari sebelum Hari Bhayangkara ke-77 pada 1 Juli 2023, Brigjen Rinny Wowor memperoleh kenaikan pangkat dari perwira melati tiga atau Kombes menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) atau bintang satu, Selain itu, Rinny menempati jabatan penting yang belum pernah diemban seorang polwan yakni Sekretaris Umum Badan Kordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Sekum Botasupal) pada Badan Intelijen Negara (BIN).
"Berdasarkan pengalaman selama 30 tahun bekerja di Institusi Polri, saya menilai bahwa pimpinan Polri sangat berkomitmen dengan kesetaraan gender, Mengapa? karena hal ini sesuai dengan semangat dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan," kata Rinny dalam keterangannya, Senin 3 Juli 2023, dikutip dari laman divisi humas polri.
Pada Institusi Polri, Rinny menyatakan bahwa dilakukan atau diterapkannya kesetaraan gender merupakan wujud dari gagasan setiap orang bahwa terlepas dari jenis kelaminnya, setiap orang memiliki akses yang sama tanpa pandang bulu terhadap sumber daya dan peluang yang tersedia.
Rinny mengatakan bahwa dalam setiap kenaikan pangkat bagi seorang anggota Polri, tentunya yang bersangkutan wajib melalui mekanisme terpenuhinya pada tahapan persyaratan untuk naik pangkat itu antara lain, masa kerja dalam kedinasan (tenure), masa dinas yang dijalankan dalam pangkat sebelumnya, pendidikan pengembangan yang telah dimiliki, monitoring dinas dalam pangkat sebelumnya, pendidikan pengemban yang telah dimiliki.
Termasuk rekam jejan monitoring yang melalui penelitian khusus (litsus) dengan tidak adanya pelanggaran atau melanggar aturan dan kode etik, adanya penilaian dan assesmen secara berkala terhadap kinerja anggota. Dalam hal ini, semua proses dan perlakukan itu sama baiknya, tanpa memandang status gender antara polisi laki laki maupun polisi wanita (polwan).
“Polwan RI diberikan kesempatan luas oleh Kapolri untuk dapat mengikuti pedidikan pengembangan, pelatihan peningkatan keterampilan teknis sesuai dengan bidang dan tugas masing masing, hanya saja terlepas dari bagaimana kesiapan, kesediaan, keinginan dan bagian terpenting menyangkut kompetensi serta performa kerja Polwan itu sendiri dalam bukti kontribusi nyata yang akan ditunjukan dalam kinerjanya”, kata Rinny
Menurut Rinny, polwan di Indonesia berpeluang dalam berkompetisi secara sehat dengan polki. Dilihat dari sisi psikologis, polwan memiliki keunggulan yakni dalam hal empati, pasalnya dalam menunjukan kepedulian secara personal polwan lebih sabar, serta dalam menekankan moral decision making yang mengarahkan pada perilaku mengambil keputusan yang artinya dengan pertimbangan melibatkan upaya dalam menghargai hak martabat manusia.
Ia menambahkan, tidak ada perlakuan khusus bagi polwan dalam pengembangan karier. Implementasi Penata kelolaan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi yang dikenal dengan CBHRM (Competency Based Human resources Management) telah diterapkan sejak adanya Reformasi Birokrasi pada organisasi Polri.
"Bahkan saya menjadi salah satu Asessor di Polri. Artinya semakin kompeten dalam bekerja, memiliki integritas dan keterampilan teknis yang mumpuni dalam bidangnya , maka peluang menduduki karier tersebut dapat di raih," ujarnya.
Listyo Sigit telah mengesahkan Perkap Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender di Lingkungan Polri. Terdapat tiga polwan yang berpangkat Irjen dan dua berpangkat Brigjen yang menjabatinya pada tahun lalu. Banyak polwan yang menduduki jabatan strategis baik itu Kasatker, operasional dan high risk.
Pilihan Editor: Kapolri Ungkap Rencana Bentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Serta TPPO Tersendiri