TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana bakal memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membahas soal proposal perdamaian Ukraina dan Rusia. Usulan proposal itu sebelumnya Prabowo sampaikan saat menghadiri KTT Pertahanan Dialog di Shangri-La Hotel, Singapura pada Sabtu, 3 Juni 2023.

"Karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut," kata Pramono di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 7 Juni 2023.

Pramono menyebut proposal perdamaian itu disampaikan oleh Prabowo dalam Forum resmi dan mendapatkan tanggapan dari Ukraina dan Rusia. Sehingga menurut Pramono, hal itu perlu ditanggapi positif

"Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik. Nah, karena itu turunan dari kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden, kebetulan saya mendampingi ketika Presiden ke Ukraina maupun ke Rusia, itu lah yang menjadi pegangan," kata Pramono.

Sebelumnya, dalam usulannya itu Prabowo mengajak “penghentian segera permusuhan”, gencatan senjata “pada posisi saat ini”, dan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB. Dia juga menyarankan sebuah “referendum di wilayah yang disengketakan” yang diselenggarakan oleh PBB.

Namun Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, yang menghadiri KTT dua hari tersebut, dengan tegas menolak usulan tersebut. "Kedengarannya ini seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” ujarnya. “Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini.”

Juru bicara luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga menolak rencana itu, dengan menyebutkan kembali bahwa posisi Ukraina adalah Rusia harus menarik pasukan dari teritorial Ukraina.

Nikolenko mengatakan Rusia telah melakukan tindakan agresi, menduduki teritorial Ukraina, dan setiap proposal gencatan senjata memberi kesempatan pasukan Rusia untuk menyatu kembali dan memperkuat diri.

"Tidak ada teritorial yang dipersengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana,” katanya. “Dalam wilayah yang diduduki, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia kini berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk mengganggu serangan balasan Ukraina.”

Rusia membantah tuduhan Ukraina tentang kejahatan perang dan genosida. Indonesia, yang menyukai diplomasi nonblok, sebelumnya telah berupaya menengahi perdamaian.

Pilihan Editor: Jokowi Belum Temui Prabowo Usai Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia Ditolak