TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron meyakini permohonannya ke Mahkamah Konstitusi perihal masa jabatan pimpinan KPK tidak berkaitan dengan politik. Dia mengatakan gugatannya tersebut murni gugatan terhadap pasal yang ada di Undang-Undang KPK.

“Permohonan saya tidak berkaitan dengan politik, permohonan saya dasarnya berkaitan dengan pasal 34,” kata Ghufron di kantornya, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.

Ghufron mempersilahkan publik dan media massa untuk berasumsi mengenai putusan MK tersebut. Namun, menurut dia, gugatannya ke MK adalah untuk memastikan desain pembatasan masa pemerintahan berlangsung dalam periode 5 tahunan. “Maka itu harus ditetapkan sebagai model pembatasan waktu di Indonesia,” kata dia.

Menurut Ghufron, masa jabatan 5 tahunan itu tidak hanya mengacu pada jabatan presiden, wakil presiden, gubernur atau bupati. Tetapi, kata dia, masa jabatan itu juga mengacu pada 12 lembaga nonkementerian lainnya.

“Kalau tidak ajeg, tidak konsisten, maka jadi pertanyaan sebenarnya kita berapa, maka permohonan saya sebenarnya untuk memastikan model pembatasan itu linear dan konsisten 5 tahun,” kata dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan seluruh gugatan judicial review yang diajukan oleh Ghufron terhadap dua pasal di UU KPK. Kedua pasal itu adalah pasal mengenai syarat minimal usia calon pimpinan KPK dan pasal mengenai masa jabatan pimpinan KPK.

Dalam putusannya, MK mengubah syarat minimal usia calon pimpinan KPK dengan menambahkan kalimat yang intinya calon yang punya pengalaman menjadi pimpinan KPK dapat maju kendati umurnya masih kurang dari 50 tahun. Sementara untuk masa jabatan, MK menambahkan periode pimpinan dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Banyak pakar hukum tata negara mengkritik putusan ini. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amasari mengatakan mengubah masa jabatan bukanlah wewenang MK, melainkan pembuat UU yakni DPR. Selain itu, dia juga menduga bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Presiden 2024.

Pilihan Editor: 5 Sekawan Hakim MK yang Setuju Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Ini Rekam Jejaknya