FX Rudy Tanggapi Isu Keretakan Hubungan Megawati dan Jokowi: Tahun Politik, Semua Akan Digoreng Terus

Reporter

Antara

Senin, 5 Juni 2023 14:31 WIB

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo disambut seratusan kader PDIP saat tiba kembali di kediamannya di Solo, Kamis, 27 Oktober 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo memberikan komentar perihal isu keretakan hubungan antara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kalau saya mengomentari sederhana, kalau Pak Jokowi sudah menyampaikan seperti anak dengan ibunya, saya tidak melihat ada keretakan di situ," kata FX Hadi Rudyatmo di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin 5 Juni 2023.

Dia menyebut isu tersebut berhembus karena saat ini merupakan tahun politik di mana ada upaya dari berbagai pihak untuk memecah belah hubungan Jokowi dengan Megawati. "Setiap lima tahun sekali pasti, namanya tahun politik. Supaya masyarakat terpecah pemikirannya," katanya.

FX Rudy mengatakan isu serupa juga pernah terjadi pada tahun 2019 di mana saat itu sedang dilaksanakan pemilihan presiden. "Namanya tahun politik, semua akan digoreng terus. Tahun 2019 juga katanya ada (isu) keretakan," katanya.

Bahkan, FX Rudy yang mengenal baik dua sosok tersebut mengatakan hubungan antara Jokowi dengan Megawati justru sangat dekat."Beliau berdua sering komunikasi, makan bersama," katanya.

Advertising
Advertising

Sementara itu, saat disinggung mengenai 10 nama bakal cawapres yang sudah dikantongi oleh PDI Perjuangan, dia mengatakan hal itu bukan merupakan wewenangnya untuk menyampaikan.

"Nggak tahu, itu bukan hak dan wewenang saya. Yang penting siapa yang diusung PDIP dengan dukungan dari partai politik lain, saya sebagai kader partai tugasnya hanya melaksanakan dan memenangkan," ujar mantan wali kota Surakarta itu.

Pilihan Editor: Senyum Saat Ditanya soal Megawati Ingin Pasangan Abang-Ijo, Djarot: Tau Aja

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

8 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

10 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

11 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya