TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum Denny Indrayana melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Dalam warkatnya, Denny meminta Megawati menghentikan siasat penundaan Pemiu 2024 yang kembali mencuat.

Dia bercerita, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Bukan soal sistem Pemilu proporsional tertutup atau terbuka, kata dia, melainkan terbukanya peluang penundaan Pemilu 2024.

“Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,” kata Denny dalam keterangannya, Jumat, 2 Juni 2023.

Adapun sebelumnya Denny mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi bakal mengembalikan sistem Pemilu ke coblos gambar partai alias proporsional tertutup. Denny menyebut niat baiknya untuk mengawal MK ini dibelokkan menjadi wacana politik yang berdampak pada penundaan Pemilu.

Selain itu, bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyebut siasat penundaan Pemilu juga masuk melalui perusakan kedaulatan partai. Saat ini, dia melanjutkan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ujug-ujug mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Denny menyatakan bahwa Moeldoko bukan anggota Demokrat. Ia menyebut polemik Moeldoko ini bukan konflik internal, melainkan eksternal mengingat Moeldoko adalah KSP Presiden Joko Widodo yang hendak mengambil alih partai lain.

“Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa,” kata dia.

Jika upaya Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali (PK), Denny menyebut dampaknya bisa ke arah penundaan Pemilu. Ia turut menduga partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY itu tak akan diam, pun dengan pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan yang merasa dirugikan.

Menurut Denny, Megawati adalah sosok yang paling tegas menolak Presiden tiga periode dan penundaan Pemilu. Ia menyebut gerakan penundaan ini masih dikerjakan sekelompok pihak. Tak hanya berbahaya bagi Presiden Jokowi, Denny menyebut penundaan ini juga berbahaya bagi bangsa.

“Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi,” kata Denny.

Selanjutnya: SBY Buka Suara Soal PK Moeldoko
<!--more-->

Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengatakan menerima telepon dari seorang bekas Menteri. Eks Menteri ini, kata dia, menyampaikan pesan dari politisi senior yang bukan dari Demokrat ihwal pengajuan PK oleh kubu Moeldoko Cs.

“Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih,” kata SBY dalam keterangannya, Ahad, 28 Mei 2023.

Kisruh antara kubu Moeldoko dengan kubu SBY berawal saat mantan Panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Penetapan itu dilakukan oleh sejumlah kader dalam Kongres Luar Biasa yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal 2021 lalu. Kongres dilakukan setelah beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta.

Kini, PK yang diajukan kubu Moeldoko tengah berproses di Mahkamah Agung. Berdasarkan akal sehat, kata SBY, MA sulit menerima PK Moeldoko. Musababnya, Moeldoko sudah 16 kali kalah di pengadilan.

Jika MA pada akhirnya memenangkan Moeldoko, SBY menduga informasi mengenai adanya intervensi politik untuk mengganggu Demokrat benar adanya. “Ini berita yang sangat buruk,” kata SBY.

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara predator, yakni yang kuat memangsa yang lemah.

Kepada para kader Demokrat, SBY turut berpesan ke mereka agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko ini sembari memohon perlindungan Tuhan. “Ikuti petunjuk Ketua Umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” kata SBY.

Pilihan Editor: Bareskrim Mulai Dalami Kasus Kebocoran Putusan MK soal Proporsional Tertutup