TEMPO.CO, Jakarta - Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan ada keanehan proses pengajuan dan argumentasi dalam gugatan masa jabatan pimpinan KPK yang seakan dipaksakan maka wajar apabila muncul pertanyaan publik. Apalagi, katanya, apabila diterapkan untuk masa kepemimpinan periode ini, maka terdapat potensi besar KPK akan digunakan untuk kepentingan politik 2024.

“Menyeret KPK ke dalam kepentingan politik, menjadikan KPK alat gebuk politik, sama dengan membunuh anak kandung reformasi, sama dengan membunuh harapan seluruh tumpah darah indonesia untuk bisa menikmati negara yang bebas dari tindak pidana korupsi,” kata M. Praswad Nugraha kepada Tempo, Jumat, 26 Mei 2023.

Sejumlah keganjilan

Pria yang kerap disapa Abung ini membeberkan sejumlah keganjilan dalam proses permohonan gugatan. Menurutnya, judicial review sarat kepentingan pribadi. Ia mengatakan sejak awal, proses JR dilaksanakan tanpa adanya dimensi kepentingan publik, terlebih pemberantasan korupsi.

Ia menilai fokus utama gugatan ini hanya untuk mengakomodir kepentingan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang belum mencukupi umurnya sesuai dengan syarat minimal 50 tahun sesuai aturan dalam Undang-Undang 19 Tahun 2019. Judicial review juga menguntungkan komisioner lainnya termasuk Firli Bahuri. Pasalnya, permohonan masa jabatan dari 4 menjadi 5 tahun tidak muncul sejak awal melainkan muncul pada proses perbaikan permohonan.

“Seakan adanya skenario yang diatur pada proses tersebut,” kata dia.

Pertimbangan hukumnya terbantahkan

Selain itu, ucap Abung, pertimbangan hukum perpanjangan masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun yang digunakan oleh hakim MK terbantahkan dengan sendirinya melalui pertimbangan putusan yang dibacakan, yang menyatakan bahwa Pimpinan KPK periode selanjutnya seharusnya dipilih oleh Presiden dan Anggota DPR pada periode 2024-2029.

Menurut Abung, apabila putusan tersebut diterapkan saat ini juga, maka proses pemilihan akan dilaksanakan oleh DPR RI periode yang sama, yaitu periode 2019-2024 karena pemilihan Komisioner KPK akan dilaksanakan bulan september 2024. Sedangkan, anggota DPR periode 2019-2024 baru akan berakhir masa jabatannya pada Oktober 2024.

“Artinya esensi dari pertimbangan tidak dapat diterapkan,” ujarnya.

Selanjutnya: Merusak demokrasi
<!--more-->

Ia menuturkan apabila dibiarkan praktik ini berpotensi merusak demokrasi dan nilai utama dari antikorupsi. Pasalnya, kata Abung, proses tersebut terindikasi penuh konflik kepentingan.

Oleh sebab itu, Abung menyebut putusan MK tersebut seharusnya tidak berlaku untuk periode kepemimpinan saat ini. Selain itu, ia mengatakan jangan sampai periode ini menjadi contoh buruk penggunaan lembaga antikorupsi untuk kepentingan pribadi mempertahankan posisi dan memperpanjang masa jabatan, bukan semata-mata dipergunakan untuk kepentingan publik.

Alasan MK kabulkan gugatan Ghufron

Sebelumnya, MK mengabulkan seluruh gugatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron terkait masa jabatan pimpinan KPK. MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. “Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang disiarkan di YouTube MK, Kamis, 25 Mei 2023.

MK beralasan perpanjangan masa jabatan itu dilakukan untuk menjaga independensi KPK. Sebab berdasarkan skema 4 tahun, maka pimpinan KPK akan dikocok ulang dalam 1 masa jabatan presiden dan DPR. Dalam putusan ini ada 4 hakim yang menyatakan pendapat berbeda dan menolak perpanjangan masa jabatan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan pengajuan uji materi perihal periodesasi pimpinan KPK yang diajukan Ghufron ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sikap pribadi yang perlu dipisahkan.

"Itu sudah dijelaskan bahwa itu 'kan sikap pribadi dari Pak Nurul Ghufron sebagai warga negara, dia 'kan punya hak konstitusi untuk menguji di MK, jadi kita harus pisahkan dulu," kata Ali ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 16 Mei 2023.

Ali menegaskan permintaan penambahan masa jabatan KPK itu bukanlah kebijakan kelembagaan. Menurutnya, langkah yang dilakukan Ghufron merupakan sepenuhnya hak yang bersangkutan sebagai warga negara.

"Ini adalah gugatan yang diajukan oleh Pak Nurul Ghufron secara pribadi, bukan kelembagaan. Jadi, harus dipisahkan," kata dia.

Ali menambahkan KPK memiliki program kerja dan telah menyusun peta jalan untuk tahun 2045. Peta jalan tersebut akan dijalankan secara berkesinambungan oleh siapa pun yang akan menjadi pimpinan KPK.

"Siapa pun pimpinan KPK, ya, nanti akan menjalankan, satu peta jalan yang kemudian kami sudah susun. Bagaimana upaya penindakan pencegahan dan antikorupsi harus dilakukan secara berkesinambungan," kata Ali.

M ROSSENO AJI | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: Putusan MK soal KPK Berlaku Sejak Diucapkan, Masa Jabatan Firli Bahuri Cs Diperpanjang Satu Tahun