TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) atau BEM UI telah merilis sebuah kajian yang menarik perhatian publik.

Kajian tersebut membahas tentang dugaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang diklaim berpihak pada partai politik atau parpol dan calon presiden tertentu menjelang pemilu 2024.

Kajian yang diunggah di akun Instagram @BEMUI_official pada Ahad, 21 Mei 2023 dengan judul "Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat" ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan mahasiswa dan masyarakat, terlebih kemudian twitter BEM UI diretas.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang menyebut media sosial Twitter organisasinya diretas oleh orang tak dikenal setelah mereka melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi. BEM UI mempermasalahkan sikap presiden yang dinilai tak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Melki menyatakan mereka mengunggah kritikan berjudul "Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat" pada Ahad kemarin. Setelah itu, mereka menemukan semua gawai yang terhubung dengan akun twitter tersebut melakukan aktivitas log out atau keluar.

"Semua perangkat yang login twitter resmi BEM UI tiba-tiba ter-logout semalam dan hingga kini kami masih berkutat di proses masuk," ujar Melki kepada Tempo, Senin, 22 Mei 2023.

Mereka menyoroti isu sensitif ini dengan tujuan mendorong diskusi dan pemikiran kritis terkait integritas politik dan netralitas Presiden dalam konteks pemilihan umum mendatang.

Isu apa yang disorot?

BEM UI sebagai lembaga mahasiswa yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan masyarakat, telah melakukan kajian mendalam terkait potensi pengaruh politik dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Dalam unggahan tersebut, BEM UI menyebut bahwa Jokowi berat sebelah ke partai yang diikutinya serta salah satu nama yang akan mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu 2024 mendatang.

“Presiden Jokowi telah menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu orang untuk menjadi calon presiden melalui beberapa sikap dan pernyataannya,” tulis BEM UI dalam unggahannya.

Disebutkan juga bahwa Jokowi secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya terhadap partai dan bakal capres dalam berbagai kesempatan.

Salah satunya adalah ketika menyebutkan ciri-ciri fisik “pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut putih”. Selain itu, Jokowi juga pernah mengungkapkan calon presiden adalah kader PDIP ketika acara HUT ke-50 PDIP.

Di samping dua bukti tersebut, di beberapa kesempatan juga Jokowi sempat melakukan hal serupa. Hal ini membuat BEM UI merasa miris karena presiden yang seharusnya berlaku netral malah dengan sukarela “melayani partai”.

Bahkan dalam kajian pun BEM UI mempertanyakan milik siapakah sebenarnya presiden Jokowi, apakah milik rakyat, atau milik partai.

Pemimpin harus adil

Lebih lanjut, kajian BEM UI menjelaskan bahwa presiden sebagai pemimpin yang dipilih rakyat wajib adil dan independen dalam mendukung pemilu mendatang.

“Independensi presiden adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil dan bebas dari campur tangan politik yang tidak sah. Dengan menjaga independensi dan netralitasnya, presiden dapat mengurangi polarisasi politik dan konflik yang mungkin terjadi selama masa kampanye pemilihan,” tulis kajian tersebut.

BEM UI mengingatkan bahwa sebagai pemimpin negara, seorang presiden mempunyai dampak yang besar dalam mempengaruhi perjalanan suatu pemerintahan.

Oleh karena itu, perlakuan yang diberikan seorang presiden terhadap seorang calon dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi calon lainnya. Sebab bisa memengaruhi pandangan publik dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi pemilihan.

Meskipun tidak ada larangan untuk mendukung seorang calon presiden, BEM UI menyarankan dukungan tersebut lebih baik disampaikan melalui hak suara dalam pemilihan ketimbang harus dilakukan secara terbuka ditampilkan kepada masyarakat.

PUTRI SAFIRA PITALOKA I M JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: Ragam Kritik BEM UI: Jokowi King of Lip Service, Meme Tikus Puan Maharani hingga Jokowi Milik Partai

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.