Kala Surya Paloh Titip Pesan untuk Jokowi Lewat Luhut

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 16 Mei 2023 11:35 WIB

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersua dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menceritakan sedikit isi pertemuannya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, pada 5 Mei lalu. Salah satu yang dibicarakan yaitu soal hubungan Surya dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang saat ini disebut sedang mencapai titik terendah.

"Kalau bisa hubungan yang baik harus terjaga. Sayang," kata Surya dalam wawancara bersama Tempo di kantornya di lantai 20 NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Mei 2023.

Pertemuan Surya dengan Luhut dilakukan beberapa hari setelah Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Mei. Jokowi sengaja tidak mengundang Surya.

Acara Jokowi ini turut dibahas Surya dan Luhut. "Saya bicara dengan Pak Luhut persisnya waktu itu, statement terakhir Pak Jokowi, Anda boleh tanya ke Pak Luhut, bilang saya yang bertanya, apa benefitnya untuk presiden untuk koalisi pemerintahan untuk pendidikan politik bagi negeri ini?," cerita Surya.

Oleh sebab itu, Surya akhirnya menitipkan pesan kepada Luhut untuk disampaikan ke Jokowi. "Nanti kalau presiden bilang, 'Mana dia, Sudah lama enggak tampak bicara,' nah kita boleh juga ngobrol. Bukan hal berat bagi saya ngomong seperti itu," kata Surya.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Luhut juga sudah menjelaskan, pertemuan dengan Surya berlangsung hangat dan membicarakan sejumlah topik, salah satunya ihwal kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Adapun NasDem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Luhut bercerita, ia dan Surya saling bertukar pandangan soal calon presiden, termasuk memberikan masukan ihwal sosok calon wakil presiden bagi Anies.

“Pak Surya nanya (cawapres) ya saya jawab. Ya kan saya ditanya saya jawab,” kata Luhut di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei 2023.

Kendati demikian, Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengungkapkan sosok cawapres yang diusulkan kepada Surya. Adapun selain bahasan mengenai Pilpres, Luhut menyebut persamuhannya dengan Surya turut menghasilkan kesepakatan bahwa di tengah perbedaan, perkawanan tetap dijalin.

“Kalau ada perbedaan sana-sini saya kira biasa. Tapi perkawanan ya tetap saja jalan. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan yang kalian lihat di luar, saya kira tidak ada yang tajam. Semua berpikir yang terbaik untuk RI,” kata Ketua Dewan Penasihat Golkar itu.

Selanjutnya soal sosok yang tepat dampingi Anies...

<!--more-->

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem sekaligus perwakilan tim kecil, Willy Aditya mengatakan tim 8 saat ini tengah sowan ke sejumlah tokoh untuk meminta pandangan ihwal sosok yang tepat mendampingi Anies. Willy mengibaratkan kegiatan itu sebagai belanja usulan cawapres.

“Jadi sampai bulan Mei ini kami coba ya lihat nanti kalau ada, kan selalu politik butuh element of surprise. Kalau tepat waktunya pasti kami akan mengumumkan,” kata Willy saat dihubungi, Senin, 24 April 2023.

Adapun sejumlah nama sedianya sudah mencuat sebagai sosok yang digadang-gadang bakal mendampingi bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut. Di antaranya Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan alias Aher.

Selain itu, ada pula nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga bekas Panglima TNI Andika Perkasa.

Surya Paloh dan para ketua umum di Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebelumnya juga menyatakan akan menyerahkan penentuan Cawapres ini kepada Anies Baswedan.

Sementara itu, kemarin Jokowi merespons hubungannya dengan Surya yang saat ini disebut mencapai titik terendah. "Saya biasa saja" kata Jokowi seraya senyum, saat ditemui usai penanaman magrove serentak secara nasional di Taman Wisata Alam Mangrove Angke, Jakarta Utara, Senin, 15 Mei 2023.

Tidak ada kalimat lain yang disampaikan Jokowi menjawab soal hubungannya dengan Surya ini. Bahkan, Jokowi memastikan belum ada rencana untuk bertemu Surya lagi dalam waktu dekat ini.

Akan tetapi ketika ditanya apakah ada kemungkinan reshuffle akan menyasar menteri dari NasDem, Jokowi tidak membantahnya. "Ya bisa saja," kata kepala negara.

Cerita soal dinginnya hubungan Surya dan Jokowi ini diungkap dalam laporan Majalah Tempo edisi 14 Mei. Surya mengakui hubungannya dengan Jokowi sedang berada di titik terendah.

Partainya memang terang benderang menolak perpanjangan masa jabatan presiden yang didukung partai-partai koalisi. Puncaknya, ketika ia mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. "Tidak ada isu lain yang membuat hubungan jadi merenggang," kata Surya.

Kepada Tempo, Surya bicara panjang lebar soal seputar hubungannya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu terakhir. Bersamaan dengan itu, isu reshuffle atau kocok ulang menteri asal Partai NasDem pun ikut mencuat.

"Saya katakan, yang paling baik adalah ketika trust di antara kita masih terjaga. Saya lebih mengharapkan itu," kata Surya saat ditanya apakah NasDem akan menarik semua menterinya jika ada satu saja yang dicopot dari kabinet. "Kalau itu sudah tidak ada, barangkali akan sulit sekali," kata dia.

Saat ini, ada tiga menteri NasDem di pemerintahan Jokowi. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Selanjutnya setelah isu reshuffle menguat...

<!--more-->

Isu reshuffle pun menguat, terutama setelah Jokowi bertemu seluruh pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan di Istana Merdeka pada Selasa, 2 Mei 2023. Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Surya Paloh dan NasDem yang merupakan partai anggota koalisi pemerintah justru tidak diundang. Dua hari kemudian, Jokowi Jokowi mengakui sengaja tidak mengundang Surya.

Alasannya karena NasDem sekarang sudah punya koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. "Kita bicara apa adanya ya," kata Jokowi usai mengunjungi Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.

Sementara, kata dia, enam partai yang hadir di Istana Negara Selasa kemarin juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. "Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini (NasDem) tahu strateginya, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," kata Jokowi.

Jokowi pun menegaskan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Sehingga, dia menilai hal yang wajar ketika dia berbicara soal politik.

"Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong, kan itu tugasnya seorang presiden, hanya memang kalo sudah nanti ada ketetapan KPU baru saya ...," kata Jokowi tidak melanjutkan pernyataannya.

Surya melanjutkan, bahwa tidak semua partai politik memiliki irama, model, dan data-style manajemen kepartaian yang sama. Di NasDem, Surya mengatakan dirinya menawarkan gagasan sebagai institusi partai, yang belum tentu mudah dicerna dan dipahami, apalagi diyakini publik.

"Saya menawarkan salah satu implementasi operasionalnya adalah politik tanpa mahar. Siapa yang percaya itu? itu artinya saya identik dengan menolak potensi pemasukan di atas Rp 1 triliun.

Bahkan, kata Surya, praktik politik mahar selama ini bisa lebih dari Rp 1 triliun. Kendati demikian, Surya sadar komitmen politik tanpa mahar ini belum tentu dicatat oleh publik, elit, maupun pengamat. "Itu sejujurnya ruang idealisme yang saya ingin coba terapkan," kata dia.

Surya menyebut, saat ini ada ruang kemewahan bagi partai yang begitu hebat, yaitu dari memilih presiden, gubernur, wali kota, hingga membuat dan mengubah undang-undang. Tapi Surya menilai situasi bisa rusak kalau hak itu tidak diseimbangkan dengan kewajiban, salah satunya melalui proses pendidikan politik.

Meski demikian, Surya enggan berspekulasi lebih jauh apakah nantinya Reshuffle memang menjadi cara untuk mendepak NasDem dari koalisi pemerintah. "Saya menduga dengan praduga yang baik-baik saja. Positif thinking saja," kata dia.

Pilihan Editor: Guyonan Luhut Usul Ahok Cawapres Anies Baswedan, Ini Profil BTP Komisaris Utama Pertamina

Berita terkait

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

5 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

6 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

7 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

8 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

8 jam lalu

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

Luhut berharap pelaksanaan WWF dengan jumlah peserta yang tercatat lebih 30.000 dari 148 negara itu dapat berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

8 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

9 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

9 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

10 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

11 jam lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya