TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menyatakan tidak akan netral dalam Pilpres 2024. KAMI menyatakan akan mendukung salah satu calon presiden yang berlaga dalam pemilihan tahun depan.

“Posisi kami tidak netral dalam Pilpres ini, akan ada keberpihakan,” kata Ketua Komite Eksekutif KAMI Adhie M. Massardi saat dihubungi, Sabtu, 6 Mei 2023.

KAMI merupakan gerakan yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2020. Salah satu tokoh yang menjadi penggagas gerakan ini adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo. Selain Gatot, ada pula sejumlah tokoh yang menjadi deklarator di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin; MS Kaban; pakar politik Rocky Gerung; dan pakar hukum tata negara Refly Harun.

Dalam rangka Pilpres 2024, KAMI berencana menggelar konferensi pers pada Ahad, 7 Mei 2023. Dalam konferesi pers itu rencananya, KAMI akan menyatakan sikapnya soal pemilihan presiden tersebut. Konferensi pers akan dilaksanakan di Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat pada sore hari. Sejumlah tokoh KAMI akan hadir di antaranya, Din Syamsuddin.

Adhie M. Massardi mengatakan kendati tidak akan netral dalam Pilpres 2024, namun KAMI masih menggodok calon presiden yang akan mereka dukung. Para pengurus, kata dia, masih membahas tentang calon presiden yang dianggap sesuai dengan visi dan misi KAMI. Pembahasan tersebut, kata dia, dilakukan agar KAMI memiliki satu suara untuk mendukung satu pasangan calon.

“Itu kami rembug bersama-sama,” ujar mantan juru bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini.

Dia mengatakan KAMI masih memiliki waktu untuk menimbang-nimbang calon yang akan didukung. Sebab, kata dia, hingga saat ini belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang benar-benar resmi. Dia mengklaim sebagai organisasi oposisi pemerintah yang paling terstruktur, KAMI perlu menilai kriteria setiap calon yang dinilai dapat mendukung aspirasi kelompok ini.

“KAMI adalah organisasi oposisi yang muncul karena melihat ketidakberesan tata kelola negara, tentu itu menjadi bekal untuk kami mendukung atau tidak mendukung,” tutur dia.

Pilihan Editor: Tak Diundang Jokowi ke Istana, Surya Paloh: Barangkali Tidak Menganggap NasDem Koalisi Pemerintah