INFO NASIONAL – Pemerintah Provinsi Bengkulu mendaftarkan masyarakat kurang mampu menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran. Komitmen tersebut membawa Bengkulu meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

Tercatat, per 1 Mei 2023, sebanyak 1.989.632 dari total penduduk 2.047.110 warga atau sekitar 97,19 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN. Dari total tersebut, sebanyak 219.620 warga telah mendapatkan jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu beserta Kabupaten/Kota.
Saat Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin berkunjung ke Posyandu Rukun di wilayah kerja Puskesmas Lingkar Barat Kota Bengkulu, Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehtan Yudi Bastia turut menyaksikan penyerahan simbolis kartu JKN kepada tiga warga Bengkulu.

"Besarnya jumlah cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Bengkulu merupakan bukti komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk ikut menyukseskan program strategis nasional dan juga memberikan jaminan kesehatan kepada warganya,” ujar Yudi.

Ia menuturkan, dengan jumlah pertumbuhan kepesertaan JKN di Kota Bengkulu, BPJS Kesehatan terus menambah jumlah mitra fasilitas kesehatan guna mempermudah peserta untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Hingga saat ini, terdapat 342 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian 179 puskesmas, 96 dokter praktek perorangan, 12 dokter gigi, 36 klinik pratama, dan 19 klinik milik TNI/Polri. Sementara untuk tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 27 rumah sakit.

Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah menjelaskan tercapainya capaian UHC juga harus diimbangi dengan kualitas kesehatan seluruh masyarakat. Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk menciptakan kualitas kesehatan masyarakat yang optimal, salah satunya penanganan stunting.

"Kami terus berupaya mengoptimalkan penanganan stunting di Kota Bengkulu. Beberapa upaya dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk melakukan pencegahan pernikahan dini melalui pematuhan batas minimal pernikahan di usia 19 tahun yang dapat dilakukan oleh penyuluh agama di tiap-tiap desa," ucap Rohidin.

Senada, Wakil Walikota Bengkulu, Dedi Wahyudi mengatakan Pemerintah Kota Bengkulu telah berupaya menekan angka stunting. Upaya yang dilakukan dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh puskesmas untuk melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang berisiko stunting.

"Upaya penanganan stunting juga terus kami lakukan dengan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan membentuk bapak asuh bagi masyarakat yang terkena stunting. Selain itu, kami juga melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk membantu penanganan stunting khusus di lintas sektoral," tutur Dedi.

Berkat kerja keras tersebut, kasus angka stunting di Kota Bengkulu menurun dari 22,1 persen menjadi 12,9 persen. Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan tahun 2024 menjadi zero stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan juga turut mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengunjungi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Tengah. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan layanan yang diberikan, khususnya bagi peserta JKN dalam mengakses layanan administrasi kepesertaan berjalan dengan prima.

Hingga April 2023, gerai layanan BPJS Kesehatan di MPP Bengkulu Tengah telah melayani 367 warga Kabupaten Bengkulu Tengah yang ingin melakukan berbagai pengurusan administrasi kepesertaan JKN. (*)