NasDem Sebut Ada Hambatan Psikologis antara Surya Paloh dengan Jokowi

Sabtu, 6 Mei 2023 07:04 WIB

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai meresmikan NasDem Tower di Gondangdia, Jakarta Pusat pada Selasa, 22 Februari 2022. Dewi Nurita/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menilai ada hambatan psikologis antara Ketua Umum Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pernyataan Sugeng merujuk pada momen Jokowi mengundang para Ketua Umum partai pendukung pemerintah di Istana Negara, namun tanpa mengundang NasDem.

Sugeng menjelaskan, Jokowi memang tidak mengundang Surya dalam persamuhan tersebut. Ia menyebut Surya sedianya juga tidak tahu-menahu mengapa hambatan psikologis ini eksis.

“Itulah faktanya. Kita semuanya nggak tahu, Pak Surya juga nggak tahu kok tiba-tiba ada hambatan psikologis kaya gitu,” kata Sugeng di Sekretariat Perubahan, Jumat, 5 Mei 2023.

Ia turut mempertanyakan agenda pertemuan Jokowi dengan para Ketum parpol pendukung pemerintah. “Itu pertemuan apa? Pertemuan koalisi pemerintah atau pertemuan koalisi capres cawapres 2024?” kata dia.

Jika pertemuan itu dalam rangka mengumpulkan parpol pendukung pemerintah, kata Sugeng, maka hendaknya Surya diundang. Pasalnya, hingga hari ini NasDem masih memegang komitmen mendukung Jokowi hingga masa jabatannya usai pada 2024.

Advertising
Advertising

Di sisi lain, pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem disebut Sugeng merupakan hak konstitusional parpol. Dia menyebut komitmen mendukung Jokowi hingga 2024 serta mempersiapkan Pemilihan Presiden 2024 bisa dijalankan beriringan.

“Kita tidak ingin sekadar mencalonkan capres yang ditengarai beda. Kita punya hak konstitusional untuk mencalonkan Presiden pada 2024,” kata dia.

Surya Paloh pahami sikap Jokowi

Adapun Surya Paloh sebelumnya buka suara soal absennya NasDem dalam pertemuan Ketum parpol pendukung Jokowi. Dia menjelaskan, NasDem memang tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

“Pak Jokowi kan sudah jawab bahwa saya tidak diundang sama beliau kan,” ujar Surya di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei 2023.

Kendati demikian, Surya mengaku memahami sikap Jokowi tersebut. Barangkali, kata dia, Jokowi untuk sementara ini tidak menganggap NasDem bagian dari koalisi pemerintah. Namun, ia menegaskan NasDem bakal tetap melanjutkan komitmennya bersama Jokowi-Ma’ruf.

“Saya bisa pahami positioning beliau. Barangkali sebagai pemimpin koalisi partai pemerintahan, beliau tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” kata Surya.

Selanjutnya: Penjelasan Jokowi
<!--more-->

Presiden Jokowi mengaku sengaja tidak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan bersama para ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Alasannya karena NasDem sudah punya koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kita bicara apa adanya ya," kata Jokowi usai mengunjungi Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.

Jokowi mengatakan enam partai yang hadir di Istana Negara pada Selasa lalu juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. Kerja sama ini disebut-sebut bakal diwujudkan jadi Koalisi Kebangsaan alias Koalisi Besar.

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini (NasDem) tahu strateginya, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," kata Jokowi.

Jokowi pun menegaskan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Sehingga, dia menilai hal yang wajar ketika dia berbicara soal politik.

Adapun seluruh pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan minus NasDem hadir dalam pertemuan di Istana Negara pada Selasa lalu. Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.


IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO

Pilihan Editor: Kritik Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol, ICW: Rawan Konflik Kepentingan dan Perdagangan Pengaruh

Berita terkait

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

2 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

2 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

3 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

4 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

4 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

4 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

6 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

7 jam lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

7 jam lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya