PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Amirullah

Jumat, 5 Mei 2023 00:05 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat Halalbihalal Partai Golkar-PKB di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2023. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi klaim Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza yang menyatakan Partai Golkar telah sepakat bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Adapun selain PKB, Koalisi KIR juga digawangi oleh Partai Gerindra.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tidak membantah kabar bergabungnya Golkar ke KIR. Ia hanya menjelaskan, Golkar sedianya sudah membentuk tim teknis untuk koalisi inti.

Ia mendapuk Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid sebagai perwakilan Golkar. Adapun koalisi inti ini terdiri atas Golkar dan PKB yang bakal jadi motor pembentuk Koalisi Besar.

“Pertemuan tim teknis nanti Nusron, jadi biar Nusron lapor. Nusron belum lapor. Timnya memang Nusron dengan Faisol Riza (PKB),” kata Airlangga di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Mei 2023.

Adapun gagasan koalisi besar mencuat usai Presiden Jokowi merestui peleburan Koalisi KIR dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi KIR digawangi oleh Partai Gerindra dan PKB, sementara KIB terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Advertising
Advertising

Partai Golkar dan PKB lantas bersepakat bakal jadi koalisi inti untuk menjajaki komunikasi ke parpol lain demi mewujudkan pembentukan Koalisi Besar. Golkar menunjuk Nusron sebagai perwakilannya, sementara PKB mendapuk Faisol Riza.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Faisol Riza mengatakan salah satu kesepakatan dari pertemuan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu, 3 Mei 2023 lalu adalah bergabungnya Golkar dalam Koalisi KIR. Menurut dia, partai berlambang beringin itu sudah punya pengalaman panjang dalam pemerintahan.

“Gerindra dan PKB membutuhkan itu untuk membuat Indonesia semakin maju,” kata Faisol dalam keterangannya, Kamis, 4 Mei 2023.

Adapun soal calon presiden dan calon wakil presiden, Faisol menyebut urusan itu tetap merujuk pada kesepakatan PKB-Gerindra, yakni diputuskan oleh Cak Imin serta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut dia, skema kerja sama antara PKB dan Golkar merupakan bagian dari upaya mempersiapkan pemenangan Pemilihan Presiden 2024 dengan memperbesar Koalisi KIR dan memperkuat Prabowo-Imin.

Kini, Faisol menyebut PKB dan Golkar telah menunjuk tim teknis pembentukan koalisi besar. Faisol jadi utusan PKB, sementara Golkar diwakili oleh Nusron Wahid.

“Adapun pertemuan Golkar dan PKB semalam merupakan bagian dari upaya pembentukan koalisi besar tersebut. Keduanya mengklaim sepakat menjadi bagian tim inti dari koalisi besar,” kata dia.

Pilihan Editor: KSPSI Dukung Ganjar Pranowo, Ini Kata Partai Buruh

Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

9 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

13 jam lalu

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

Bambang Soesatyo mengatakan Partai Golkar secara prinsip menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin masuk partainya, termasuk Gibran.

Baca Selengkapnya

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

15 jam lalu

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

Golkar menyatakan bakal calon pendamping Airin di Pilkada Banten sedang dikomunikasikan dengan partai-partai lain.

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

21 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

1 hari lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

1 hari lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

1 hari lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 hari lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya