Demokrat Nilai Langkah Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Negara Tak Etis

Rabu, 3 Mei 2023 13:45 WIB

Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 11 April 2022. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait dengan kegiatan pengerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa malam, 2 Mei 2023. Menurut Andi, sikap Jokowi tersebut tidak etis.

"Ya tempat itu melambangkan kerja sebetulnya. Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi menurut saya gak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat," ujar Andi saat dikonfirmasi, Rabu, 3 Mei 2023.

Menurut Andi memang tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Tetapi, Andi menilai langkah Jokowi itu secara etika kurang pas. Jika hanya ingin mengumpulkan para ketua umum partai, Jokowi disarankan menggunakan rumahnya atau di tempat yang tidak mengandung unsur negara.

"Silakan aja. Mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek. Nah, kalau yang paling tepat itu menurut saya waktu pertemuan (silaturahmi) dengan ketua-ketua partai dengan Jokowi di kantor PAN, itu menurut saya yang paling tepat. Gak cocok kalau di Istana, dia kan presiden seluruh rakyat. Itu menyakiti hati rakyat," kata Andi.

Pertemuan berlangsung dua jam

Advertising
Advertising

Pada Selasa malam, 2 Mei 2023, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan enam ketua umum partai politik di Istana Negara, Jakarta, selama 2 jam lebih. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang ikut dalam pertemuan menjelaskan kegiatan malam ini merupakan silahturahmi halalbihalal partai pendukung pemerintah.

"Dibahas mengenai tantangan capaian pembangunan dan tantangan ke depan," kata Airlangga selepas pertemuan.

Menurut Airlangga, pertemuan ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Selain itu, pembahasan juga menyangkut tantangan middle income trap alias jebakan kelas menengah. "Kami punya pemahaman yang sama 6 partai yang bertemu presiden hari ini," kata dia.

Saat ditanya apakah ada pembahasan soal 2024 maupun deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Airlangga enggan menjawabnya secara rinci. "Kami bicara isi pembangunan, jadi kalau masalah itu masing-masing partai," kata dia.

Pertemuan ini melibatkan semua pimpinan partai koalisi. Selain Airlangga dan Prabowo Subianto, hadir pula Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, Megawati hanya tersenyum dan melambaikan tangan setelah menyelesaikan pertemuan dengan Jokowi.

Berikutnya hadir Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

M JULNIS FIRMANSYAH I FAJAR PEBRIANTO

Pilihan Editor: Airlangga Hartarto Sebut Pertemuannya dengan Muhaimin Bakal Bahas Koalisi Besar

Berita terkait

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 menit lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

2 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

10 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

12 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

12 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

12 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

13 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

13 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

14 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya