TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Amerika Serikat menjamin bahwa warga Indonesia yang tinggal di AS tidak akan menjadi target operasi antiterorisme. Hal ini terkait dengan pemberlakuan ketentuan wajib lapor bagi warga asing dari negara-negara yang sebagian besar berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia. Warga Indonesia tidak akan menjadi target, kata Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS di Jakarta, Stephen Mull, dalam acara jumpa pers di kantornya, Jumat (24/1) sore. Dia juga meyakinkan warga Indonesia tidak akan mendapat perlakuan diskriminatif, meskipun ada beberapa warga Indonesia seperti Hambali dan Kadungga yang diduga terkait dengan jaringan Al-Qaidah. AS sendiri sudah memberlakukan wajib lapor tersebut sejak 1 Oktober tahun lalu sampai 24 Maret 2003. Berdasarkan pengumuman dari Kementerian Kehakiman AS tertanggal 16 Januari lalu, Indonesia bersama Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Yordania, termasuk dalam daftar terakhir. Pada tahun 2005 nanti, semua negara akan terkena wajib lapor. Ketentuan ini berlaku bagi warga Indonesia laki-laki yang berusia 16 tahun ke atas, yang tinggal di negara adidaya tersebut lebih dari 30 hari. Mereka diminta mendaftar di kantor imigrasi setempat, dan akan dimintai keterangan mengenai latar belakang tinggal di AS, kegiatan, dan tempat tinggal. Selain itu, warga Indonesia juga akan dimintai sidik jari dan diambil fotonya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi wanita, permanent residence, dan pemegang visa A dan G (paspor diplomatik). Mull menambahkan, pemberlakuan wajib lapor ini bukanlah tindakan diskriminatidf atas suatu ras atau agama tertentu. Peraturan ini antimuslim tidak benar, tegas dia seraya menambahkan walaupun sebagian besar negara yang masuk dalam daftar sebagian besar rakyatnya mayoritas muslim. Selain itu, masuk pula sejumlah negara-negara yang merupakan sekutu militer AS, seperti Kuwait dan Yordania. Dijelaskannya, pemberlakuan wajib lapor itu dalam rangka upaya memerangi terorisme. Namun bukan berarti masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang terkena kewajiban lapor tersebut bukan berarti Indonesia negara teroris. Kriterianya adalah ukuran negara, ancaman terorisme, dan kemampuan dalam menanggulangi terorisme, jelas dia, menanggapi belum masuknya tiga negara mayoritas muslim termasuk Turki, Malaysia, dan Bosnia, dalam daftar. Lebih lanjut Mull menjelaskan, bagi warga Indonesia yang ilegal, tidak akan dikenai tindakan hukum. Mereka tidak akan ditangkap dan dipenjara, tambah dia. Malahan, kata Mull, imigran gelap tersebut akan diberi waktu selama beberapa bulan untuk melengkapi dokumen dan semua persyaratan yang diperlukan. Namun jika dalam waktu yang sudah ditentukan dokumen belum lengkap, para imigran gelap asal Indonesia tersebut akan diminta meninggalkan AS. Jadi tidak ada deportasi secara paksa, tegas dia. Mull menambahkan, pemerintah AS meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar memahami dan menerima dengan lapang dada ketentuan ini. Pasalnya, ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam negeri AS. Dengan diberlakukannya wajib lapor tersebut, lanjut Mull, tidak akan mempengaruhi proses pengurusan visa bagi warga Indonesia yang akan berkunjung ke AS. Kita hanya akan lebih hati-hati, kata dia. Mull menjelaskan, dengan adanya sistem ini, pemerintah AS berharap dapat mencegah tindakan terorisme di dalam negeri dan menghentikan aksi terorisme. Teroris bisa datang dari negara mana saja. Kita harus menghentikannya dan mencegah mereka membunuh orang-orang, tegas dia. Dia juga menyadari, sebelumnya, sistem imigrasi AS cukup lemah, sehingga peristiwa 11 September 2001 terjadi. (Faisal-Tempo News Room)