Survei Indikator Politik: 75,5 Persen Puas Kinerja Jokowi, tapi Kondisi Hukum Memburuk
Reporter
Fajar Pebrianto
Editor
Eko Ari Wibowo
Rabu, 19 April 2023 14:42 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei telepon terbaru mereka terhadap sejumlah isu, salah satunya soal tingkat kepuasan atas kinerja presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, tingkat kepuasaan atas kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan hingga ke posisi 75,5 persen.
Level ini meningkat dibandingkan Maret 2023 yang berada di posisi 75 persen. Dari empat survei telepon terakhir yang dilakukan Indikator, ini adalah tingkat kepuasaan tertinggi terhadap Jokowi. Faktor ekonomi dinilai jadi penyumbang terbesar.
"Terutama inflasi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei, Rabu, 19 April 2023.
Meski sudah memasuki momen menjelang lebaran, harga-harga barang masih tetap terkendali. "Itu membantu persepsi publik atas kerja presiden, ini tak terlalu beda dengan lembaga survei lain," kata Burhanuddin.
April lalu misalnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 76,8 persen. Jauh sebelum itu, survei Charta Politika merilis tingkat kepuasaan terhadap Jokowi mencapai 69,5 persen pada November 2022.
Lebih lanjut, survei Indikator Politik Indonesia ini sebenarnya menunjukkan mayoritas responden yaitu 33,1 menilai kondisi ekonomi dalam keadaan buruk. Sementara yang menilai dalam keadaan baik mencapai 26,6 persen. "Jadi net-nya negatif," kata Burhanuddin.
Hanya saja, tren persepsi buruk terhadap ekonomi ini menurun dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 36,9 persen. Sehingga, kata dia, ada perbaikan persepsi publik. "Mungkin berkaitan dengan post pandemic," ujarnya.
Persepsi penegakan hukum buruk
Sementara dari sisi hukum, 29,8 responden menilai kondisinya dalam keadaan baik dan 30,6 persen menilai dalam keadaan buruk. Persepsi responden atas buruknya kondisi hukum juga meningkat dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 33,6 persen.
"Jadi persepsi terhadap penegakan hukum nasional itu buruk, atau negatifnya meningkat," kata Burhanuddin.
Survei digelar 8-13 April 2023 dengan sampel mewakili 83 persen populasi nasional. Total ada 1.212 responden. Survei menggunakan metode random digit dialing (RDD), margin of error 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pilihan Editor: Status Siaga Tempur di Papua, Komnas HAM: Keamanan Warga Sipil Harus Dijamin
