ICW Akan Laporkan Pimpinan KPK Johanis Tanak Ke Dewas

Selasa, 18 April 2023 11:35 WIB

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bersama Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) saat memberikan konferensi pers akhir tahun Kinerja dan Capaian KPK 2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022. Pada 2022, KPK telah melakukan 113 penyelidikan dan 120 penyidikan terhadap kasus korupsi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch atau ICW hari ini berencana mengadukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak kepada Dewan Pengawas. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan percakapan antara Johanis Tanak dengan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM M. Idris Froyoto Sihite yang tengah berperkara di KPK.

Rencana pelaporan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Ia mengatakan pelaporan tersebut akan diwakilkan oleh dua peneliti dari ICW.

“Iya, yang akan lapor hari ini ke Dewan Pengawas adalah (anggota ICW) Lola Ester dan Diky,” kata Agus pada Selasa 18 April 2023 melalui pesan tertulis.

Agus mengatakan ICW akan melaporkan Johanis Tanak kepada Dewas KPK direncanakan pada siang ini. “Pukul 14.00 WIB-selesai di Gedung Anti-Corruption Learning Center KPK, Jl. H. Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan,” kata dia.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjadi sorotan publik setelah dugaan percakapannya dengan Idris Sihite beredar di internet. Percakapan antara Johanis Tanak dengan Sihite tersebut diduga dilakukan melalui sebuah platform perpesanan yang bocor di media sosial.

Advertising
Advertising

Dalam percakapan tersebut, Johanis Tanak menyampaikan beberapa hal kepada Idris Sihite. Diantaranya, dia empat menyinggung ‘main di balik layar’ dan ‘masi bisalah kita mencari duit’.

Mengklarifikasi hal itu, Johanis Tanak menyebut percakapan tersebut terjadi pada saat dia belum dilantik menjadi pimpinan KPK. Ia menyebut konteks percakapan tersebut adalah rencana hidupnya pasca-pensiun dari Kejaksaan Agung.

"Tentunya orang usia pensiun dalam kondisi sibuk kemudian kita harus persiapkan juga. Sama kayak orang akan menikah kita persiapkan juga hal-hal yang diperlukan. Jangan sampai nanti ketika pensiun baru kebingungan," kata Johanis pada Kamis 13 April 2023.

Selain itu, Johanis Tanak juga menegaskan percakapan tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai pimpinan KPK. Selain itu, ia juga tidak tahu-menahu mengapa percakapan itu bisa beredar di internet.

"Makanya di chatting itu saya bilang selamat malam Pak Kabiro Hukum. Terus terang saya berani bersumpah bahwasanya saya baru tahu ketika di sini ada seperti itu bahwa loh ini orang ternyata Plh Dirjen Minerba," ujar dia.

Meski demikian, Johanis Tanak mengakui memang mengenal dekat Idris Sihite sejak bekerja di Kejaksaan Agung. Ia menyebut Idris Sihite sebagai teman diskusi yang baik bagi dirinya.

"Saya senang berdiskusi dengan beliau, karena beliau saya anggap sebagai orang punya kemampuan intelektual yang baik. seingat saya beliau alumni UI S1, S2, S3," ujar mantan jaksa tersebut.

Pilihan Editor: Bantah OTT untuk Alihkan Isu Kebocoran Dokumen, KPK: Pernyataan Itu Dikeluarkan Orang yang Pro Koruptor

Berita terkait

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

30 menit lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

3 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

3 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

5 jam lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

7 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

16 jam lalu

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

17 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

19 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

19 jam lalu

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar

Baca Selengkapnya