Pernyataan Kontroversi Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Terbaru Minta Kades Tes Sperma
Reporter
Hendrik Khoirul Muhid
Editor
S. Dian Andryanto
Senin, 17 April 2023 12:12 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat atau Viktor Laiskodat menarik perhatian publik baru-baru ini. Setelah sebelumnya membuat kebijakan jam masuk sekolah anak SMA pukul 05.00 WITA, kini pihaknya meminta para Kepala Desa atau Kades untuk melakukan tes sperma.
“Untuk menjadi contoh terutama para Kepala Desa atau Kades di Malaka harus terlebih dahulu dilakukan tes spermanya,” ujar Viktor, dalam kunjungan kerjanya di Puskesmas Weoe, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, pada 14 April 2023.
Beberapa pernyataan Gubernur NTT Viktor Laiskodat boleh disebut kontroversial, berikut di antaranya:
1. Minta Kades periksa sperma sebagai uji coba
Permintaan Viktor agar Kades menguji sperma tersebut dia sampaikan sebagai tanggapan soal stunting yang menjadi isu nasional. Menurutnya, stunting dapat diatasi dengan menjaga kualitas sperma para pria. Viktor berujar, para pria memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas spermanya dengan baik supaya kuat.
“Karena tidak menjaganya dengan baik imbasnya pada keturunannya stunting,” katanya, saat kunjungan di Puskesmas Weoe, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, pada Jumat 14 April 2023.
Viktor mengatakan, salah satu cara menguatkan kualitas sperma adalah dengan mengonsumsi daun kelor. Untuk itu Gubernur NTT ini meminta para pria harus mengonsumsi daun kelor supaya kualitas spermanya bagus dan kuat. Viktor berpendapat, jika para pria menuruti anjurannya, dia yakin problem stunting dapat ditangani dengan mudah.
“Kalau pria konsumsi kelor dengan rutin maka bisa dipastikan kualitas spermanya bagus dan kuat,” kata dia. “Kalau spermanya bagus yang jelas keturunannya bagus dan kalau hasil spermanya tidak bagus yang jelas keturunannya stunting,” ujarnya.
Untuk menjadi bahan percontohan, pihaknya meminta para Kades di Malaka harus terlebih dahulu dilakukan tes spermanya. Setelah itu, katanya, mereka diminta mengonsumsi daun kelor atau marungga selama tiga bulan. Tiga bulan berselang barulah dilakukan tes lagi untuk melihat perbedaannya.
"Jadi para kepala desa ini harus dites spermanya, lalu beri makan Marungga (daun kelor) selama 3 bulan. Setelah itu kita tes lagi. Kalau tidak bagus, jangan mau lagi ya para istri. Karena nanti hasilkan anak yang stunting," kata Gubernur Viktor Laiskodat, disambut tawa masyarakat yang hadir. "Ini bukan porno. Ini ilmu pengetahuan yang harus diketahui. Saya biasa omong terbuka saja," katanya.
2. Masuk sekolah jam 05.00 pagi bagi siswa SMA
Februari lalu, dalam video yang beredar di lini masa, tampak Gubernur NTT Viktor Laiskodat menginstruksikan agar siswa SMA masuk sekolah pukul 5 pagi waktu setempat. Instruksi itu disampaikannya dalam agenda pertemuan bersama kepala sekolah pada Kamis, 23 Februari lalu.
Alasan Viktor meminta aturan itu diterapkan guna mengasah kedisiplinan dan etos kerja para peserta didik. Selain itu, menurutnya, rata-rata anak SMA tidur paling malam pukul 22.00. Sehingga, dia mengklaim siswa sudah cukup tidur untuk memulai sekolah pukul 05.00.
“Kita punya kekurangan-kekurangan, tidak bisa NTT itu dipersepsikan atau disamakan dengan Jakarta atau ada yang membawa Finlandia. NTT dengan kekurangan infrastruktur, suprastruktur, sumber daya, kecuali uang,” jelas dia.
Kebijakan tersebut menuai berbagai protes. Buntutnya, Kepala Dinas Pendidikan NTT Linus Lusi hanya mengubah jam masuk mundur setengah jam menjadi 05.30 WITA. Hal itu disampaikan Linus pada saat rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPRD NTT pada Rabu, 1 Maret 2023. “Jam masuk sekolah kami geser dari jam 05.00 WITA ke 5.30 WITA,” kata Linus.
3. Hendak ubah cara berpikir aparatur
Pada Desember 2022, Viktor sempat mengatakan tak berniat maju menjadi calon Gubernur NTT pada Pilkada serentak 2024. Pihaknya lebih memilih mengadu peruntungan di Pilgub DKI Jakarta. Dia berniat mengubah cara berpikir aparatur.
“Saya lebih memilih ke Jakarta untuk mengubah cara berpikir aparatur agar sistem pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang dilakukan selama ini bisa diubah sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih nyata,” kata Viktor dikutip dari Antara.
Menurutnya, saat calon sudah terpilih sebagai gubernur dan bupati maupun wali kota sudah masuk dalam sistem pemerintahan, bula tidak bekerja maksimal maka harus diganti. “Kalau kerjanya tidak benar maka harus diganti karena sudah tidak layak lagi untuk menjadi pemimpin, cara seperti ini yang harus kita lakukan,” katanya.
4. Viktor sebut kasus kematian pekerja migran asal NTT meningkat gegara pengiriman ilegal
Pada Desember 2019, angka kematian Pekerja Migran Indonesia atau PMI asal NTT di Malaysia mencapai 117 orang. Viktor menyebut tingginya angka kematian tersebut disebabkan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia atau TKI yang ilegal. Pihaknya juga menyebut akan ada banyak lagi TKI yang meninggal karena hal ini.
“Ya pastilah, nanti akan banyak lagi TKI kita yang meninggal. Ini kan akibat dari kirim TKI secara ilegal pada masa lalu. Nah, jadi kalau dia meninggal di sana ya kita siap kubur saja, mau apa lagi?” katanya dikutip dari Antara.
Pernyataan ini ditanggapi sejumlah pihak, salah satunya Emmy Sahertian, pendeta yang aktif terhadap masalah human trafficking. Menurut Emmy, pernyataan Victor menunjukkan Pemerintah NTT telah putus asa menangani masalah pekerja migran yang meninggal.
5. Minta aparat patahkan kaki mafia trafficking
Pada 2018, saat baru menjabat sebagai Gubernur NTT, Viktor Laiskodat sempat mengeluarkan pernyataan kontroversi. Dia meminta aparat keamanan untuk mematahkan kaki pelaku perdagangan orang atau human trafficking. Pihaknya bahkan akan memberikan upah.
“Saya minta aparat keamanan untuk patahkan kaki para pelaku perdagangan orang, dan berikan ke Gubernur. Nanti Gubernur yang kasih uang,” kata Viktor Laiskodat saat pidato di Gedung DPRD NTT, Senin, 10 September 2018.
Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi masalah mafia trafficking di NTT. Masalah perdagangan manusia menjadi modus baru perbudakan di NTT. Menurut dia, moratorium wajib dilakukan, karena tiap tahun angka kematian TKI yang dikirim pulang terus mengalami peningkatan.
Pilihan Editor: Belum Tuntas Siswa SMA Masuk Jam 5 Pagi, Murid SD dan SMP di Kupang Wajib Berbahasa Inggris di Kelas
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.