TEMPO.CO, Jakarta - Lima anggota Kongres Amerika Serikat akan datang dan melihat langsung proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur pada Kamis besok, 13 April 2023. Hari ini, kelimanya bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kelima anggota Kongres Amerika dari Partai Demokrat itu akan terbang ke Kalimantan hari ini.

"Besok (13 April) akan mengunjungi Nusantara," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut dalam pertemuan, dalam keterangan pers di Istana, Rabu, 12 April 2023.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe juga menyebut yang datang ke IKN besok baru sebatas anggota Kongres saja, tidak ada pengusaha. Mereka akan datang ke titik nol IKN.

"Mereka juga ingin melihat ingin secara riil apa yang bisa dikolaborasikan," kata Dhony.

Bahas soal pembebasan bea masuk barang ke Amerika Serikat

Dalam pertemuan di Istana Negara Jokowi dan kelima anggota Kongres Amerika Serikat membahas sejumlah isu. Diantaranya Generalized System of Preferences (GSP), fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk dari pemerintah Amerika Serikat.

"Presiden meminta dukungan untuk perpanjangan fasilitas GSP dari Amerika Serikat," kata Retno.

GSP ini diberikan secara unilateral oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada tahun 1980

Pada 2020, Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) secara resmi telah mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian fasilitas GSP kepada Indonesia. Pengumuman perpanjangan GSP ini dibuat hanya berselang sehari usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 28 Oktober 2020.

Saat itu, Retno mengatakan bahwa Jokowi menekankan kepada Pompeo bahwa Indonesia ingin melihat kerja sama di bidang ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang. Terrmasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan fasilitas GSP kepada Indonesia.

“Pemberian fasilitas GSP merupakan salah satu wujud konkret kemitraan strategis antara kedua negara yang tidak hanya membawa manfaat positif bagi Indonesia, melainkan juga bisnis di AS,” ujar Retno saat itu.

Selanjutnya, bahas soal perubahan iklim dan rantai suplai

<!--more-->

Selain soal GSP, Jokowi menyampaikan beberapa isu lain kepada para anggota kongres. Contohnya mengenai komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim.

"Karena isu ini menjadi ketertarikan dari pihak delegasi (Kongres AS)," kata Retno.

Kepada anggota Kongres Amerika itu, Jokowi kemudian memaparkan data yang menunjukkan capaian Indonesia dalam isu perubahan iklim. Kebakaran hutan misalnya, diklaim menurun lebih dari 80 persen.

Berikutnya, Jokowi bicara soal pentingnya isu akses pasar ketika Amerika Serikat bicara soal kerja sama dengan negara berkembang seperti Indonesia.

"Presiden juga menyampaikan keinginan Indonesia agar menjadi bagian dari supply chain dunia dan supply chain dengan Amerika Serikat," kata dia.

Transisi energi juga jadi bahan bahasan

Terakhir, Jokowi menyampaikan kesiapan Indonesia untuk kerja sama transisi energi, seperti lewat mekanisme Just Energi Transfer Partnership (JETP) yang sudah disepakati di G20 Bali. Lewat mekanisme ini, sudah ada dana tersedia sebesar US$ 20 miliar.

"Sekarang tinggal bagaimana dengan uang yang tersedia itu kita mengimplementasikannya untuk mendukung transisi energi," kata Jokowi.

Sementara, kata Retno, para anggota Kongres turut memberikan komitmen mengenai pentingnya bermitra dengan Indonesia. Selain itu, para anggota Kongres juga menyampaikan kembali apresiasi atas G20 Bali dan dukungan ke Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023.

Seperti diketahui, pemerintah sampai saat ini masih terus mencari pendanaan dari luar negeri untuk membiayai proyek IKN Nusantara. Proyek tersebut ditaksir akan menelan dana sebesar Rp 466 triliun. Dari jumlah itu, 80 persen diantaranya atau sekitar Rp 372 triliun direncanakan berasal dari investasi swasta. Sisanya, akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)