Bertemu Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendra Sebut PBB Sambut Baik Pembentukan Koalisi Besar

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Febriyan

Kamis, 6 April 2023 21:26 WIB

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, hari ini, Kamis, 6 April 2023. Yusril bercerita, salah satu topik yang dibahas mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Yusril menyebut peta koalisi mulai terlihat, kendati masih cair. Adapun gagasan pembentukan koalisi besar, kata Yusril, disambut baik oleh PBB.

“Pak Prabowo mengatakan terbuka untuk kerja sama dan kami menyambut baik terbentuk koalisi yang sudah ada sekarang ini, termasuk juga gagasan membangun koalisi besar,” kata Yusril di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis, 6 April 2023.

Awal mula ide pembentukan koalisi besar

Gagasan pembentukan koalisi besar pertama kali mencuat dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada 10 Februari 2023. Dalam pertemuan itu, keduanya membuka peluang peleburan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Golkar merupakan bagian dari KIB bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN), sementara PKB merupakan bagian dari KIR bersama Partai Gerindra.

Advertising
Advertising

Wacana itu semakin menguat setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan restu dalam acara silaturahmi para pimpinan partai pendukung pemerintah di Kantor DPP PAN pada Ahad lalu, 2 April 2023. Jokowi menyatakan KIB dan KIR cocok jika dilebih menjadi satu. Dalam pertemuan itu, hanya PDIP yang tak hadir.

Pembentukan koalisi besar disebut sebagai manuver politik Jokowi untuk menekan PDIP agar mau menyerahkan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) kepada calon yang dia setujui. Jokowi kerap disebut mendukung agar Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpasangan pada Pilpres 2024.

Koalisi Besar disebut sebagai manifestasi demokrasi Indonesia

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, sedianya koalisi besar memang suatu hal yang ideal. Dia menyebut koalisi ini bentuk manifestasi demokrasi yang khas Indonesia dengan dilandasi rasa persaudaraan.

“Ada kegotongroyongan, tidak ada oposisi yang frontal, tapi kritik dan sikap kritis selalu ada,” kata dia.

Adapun Prabowo mengamini pendapat Yusril bahwa demokrasi Indonesia mesti bercirikan rasa kekeluargaan. Dia menyebut saling koreksi dan mengingatkan tetap bisa dilakukan tanpa menghujat maupun mengejek satu sama lain.

“Saya sudah sampaikan hendaknya politik kita itu politik di antara keluarga besar. Jadi demokrasi kita harus bercirikan kekeluargaan,” kata Prabowo.

Prabowo Subianto menyebut Gerindra akan intensif berkomunikasi dengan parpol lain jelang Pemilu, termasuk PBB. Menurut dia, silaturahmi dan komunikasi politik perlu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara.

“Sudah sepantasnya kita lebih intensif lagi melakukan komunikasi politik, silaturahmi politik, satukan pandanga, kemudian pengalaman, dan menyampaikan saran,” kata dia.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

3 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

6 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

16 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

18 jam lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

22 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

22 jam lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

23 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya