ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

Reporter

Rabu, 22 Maret 2023 18:14 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri) meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer yang juga co-founder Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS Khairul Fahmi mendesak Komisi I DPR seharusnya memanggil Kepala BIN Budi Gunawan untuk memberikan klarifikasi. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Budi Gunawan yang kerap mengaitkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan kandidat Calon Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fahmi, pernyataan Budi Gunawan memang tidak bisa serta merta disimpulkan sebagai bentuk dukungan lembaga intelijen negara itu terhadap Prabowo. Fahmi lebih melihat pernyataan itu sebagai bentuk kegenitan untuk terlibat dalam isu yang sedang banyak diperbincangkan, termasuk oleh sejumlah pejabat lain dalam pemerintahan.

"Nah masalahnya, sulit untuk tidak mengaitkan pernyataan itu dengan perannya sebagai bagian dari komunitas intelijen yang memiliki kapasitas untuk melakukan upaya propaganda, penggalangan, pembentukan persepsi hingga kontraintelijen," kata Fahmi saat dihubungi, Rabu, 22 Maret 2023.

Kemarin, Budi kembali melontarkan pujian kepada Menteri Pertahanan Prabowo saat mengikuti agenda Jokowi. Kali ini Prabowo ikut dalam agenda peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua.

"Kita semua mengamati akhir-akhir ini bapak Prabowo sering berpergian bersama Bapak Presiden Jokowi, beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru beliau," kata Budi Gunawan dalam video peresmian PYCH, Selasa, 21 Maret 2023.

Advertising
Advertising

Budi menyebut Prabowo sering mendampingi Jokowi akhir-akhir ini. Hal ini membuat masyarakat bisa melihat dan menjumpai sosok Prabowo. "Seluruhnya mulai melihat ada aura-aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," kata Budi.

Terakhir, Budi mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan bisa sukses dalam kontestasi Pemilu 2024.

Tahun lalu, Budi juga menyinggung soal kedekatan Prabowo dengan Jokowi beberapa waktu terakhir. Budi pun terang-terangan menyebut Prabowo identik dengan ciri pemimpin yang disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu, yaitu dahi keriput dan rambut putih.

"Kami semua memperhatikan dari tadi, kerutan tersebut 100 persen identik dengan Pak Prabowo saat ini," kata Budi Gunawan dalam acara peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 29 November 2022.

"Tinggal warna rambut saja perlu penyesuaian bapak. Kita doakan semoga beliau mendapat jalan baik," kata Budi.

Ucapan ini membuat Jokowi yang hadir di lokasi tersenyum lebar. Prabowo yang duduk di samping Jokowi juga tampak sumringan, lantas melirik ke arah Jokowi.

Budi menyebut semua pihak bisa menangkap pesan dari Jokowi, bahwa kerutan di dahi menjadi ukuran kriteria untuk menilai pemimpin. Ucapan ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan relawannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 26 November 2022.

Jokowi memberikan sinyal terkait ciri-ciri pemimpinan yang sebaiknya dipilih masyarakat, salah satunya yang berambut putih. "Kalau wajah cling (mulus) dan bersih, tidak ada kerutan di wajah, hati-hati. Lihat rambutnya, kalau putih semua, ini mikirin rakyat ini," kata Jokowi.

Selanjutnya: Tim Pengawas Intelijen
<!--more-->

Beberapa tahun lalu, Komisi Intelijen DPR diketahui pernah melantik beberapa orang menjadi Tim Pengawas Intelijen. Namun, keberadaan tim ini jarang lagi terdengar dalam beberapa waktu terakhir. "Mestinya masih (ada), karena itu mandat UU," kata Fahmi.

Tim ini merupakan perintah UU Intelijen Negara. Pasal 43 di UU ini berbunyi:

(1) Pengawasan internal untuk setiap penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh pimpinan masing-masing.

(2) Pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen.

(3) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen serta keanggotaannya disahkan dan disumpah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan wajib menjaga Rahasia Intelijen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Fahmi menilai serangkaian pernyataan Budi tersebut sebenarnya sudah offside atau di luar kewenangan dan tugas bila disampaikan dalam kapasitas sebagai Kepala BIN. Ini diatur dalam UU Intelijen Negara maupun Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2020.

"Saya kira Pak Budi Gunawan mestinya lebih berhati-hati dan memahami bahwa dirinya tidak memiliki keharusan untuk ikut angkat bicara terkait isu tersebut," kata Budi.

Sebagai Kepala BIN, kata Fahmi, Budi memang punya tanggung jawab untuk ikut memantau beragam isu yang berkaitan dengan dinamika politik. Namun semua produknya hanya wajib disampaikan kepada Jokowi, bukan untuk menjadi pernyataan publik.

Tempo menghubungi juru bicara BIN Wawan Purwanto, namun belum ada tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Kebersamaan Jokowi dan Prabowo

Sebelumnya dalam kunjungan di Kalimantan Selatan, Prabowo mengikuti acara Jokowi saat mengikuti acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar di Kompleks Pendopo Bersinar Tabalong.

Sepekan sebelumnya saat kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis, 9 Maret 2023, Jokowi juga mengajak Prabowo mengikuti acara panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal. Jokowi mengajak menterinya itu dan memamerkan kebersamaan.

Setelah dari sawah, Jokowi juga turut mengajak Prabowo mengunjungi pasar di Kebumen. Bey Machmudin menjelaskan alasan Prabowo mengikuti agenda Jokowi di sana karena Ketua Umum Partai Gerindra itu tengah memiliki agenda yang dekat dengan lokasi Presiden.

"Presiden mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah karena di hari yang sama Pak Prabowo memiliki agenda kerja ke Magelang pada siang harinya," ujar Bey saat dihubungi, Kamis, 9 Maret 2023.

Bey menjelaskan, Jokowi ingin agar Prabowo memahami masalah-masalah di lapangan yang dihadapi petani. Hal tersebut dirasa Jokowi perlu diketahui Prabowo, karena Ketua Umum Partai Gerindra itu telah diberi tugas menangani food estate di Kalimantan Tengah.

Dalam foto yang beredar, nampak Jokowi, Ganjar, dan Prabowo sangat akrab saat meninjau proses panen raya padi tersebut. Ganjar dan Jokowi bahkan bergantian mengajak selfie petani. Ganjar juga beberapa kali terlihat bercanda dengan Jokowi dan Prabowo.

Pilihan Editor: Kepala BIN Sebut Aura Pak Jokowi Sebagian Pindah ke Prabowo

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

38 menit lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

2 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

2 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

3 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

5 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

5 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

6 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

6 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

7 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya