TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut telah menunaikan hak-hak yang dimiliki oleh Gubernur Papua non-aktif Lukas Enembe selama berada di rumah tahanan. Selain itu, KPK juga membantah telah memberikan ubi busuk kepada politikus Partai Demokrat tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pengelolaan para tahanan selalu dilakukan secara patut sesuai pedoman yang berlaku. Termasuk, kata dia, dalam rangka pengelolaan makanan dan minuman para tahanan KPK.

“Kami memastikan selalu menjaga kualitas sajian dan pemenuhan konsumsi para tahanan melalui katering pihak ketiga,” kata Ali pada Selasa 21 Maret 2023 melalui keterangan tertulis.

Termasuk, Ali mengklaim KPK selalu memperhatikan kualitas makanan yang diberikan kepada Lukas Enembe sebagaimana para tahanan lain. Bahkan, ia mengatakan KPK telah memenuhi keinginan Lukas Enembe untuk tidak memakan nasi.

“Adapun kepada saudara Lukas Enembe, KPK menyajikan menu sesuai permintaannya yaitu mengganti nasi dengan ubi,” ujar dia.

Ali menjelaskan pergantian menu makanan tersebut sudah sesuai dengan berbagai pedoman yang berlaku. Termasuk, kata dia, pergantian makanan tersebut mengacu kepada standar biaya masakan yang berlaku dan kualitas makanan yang akan dikonsumsi.

“Sehingga terkait isu yang sengaja disebarkan pihak-pihak tertentu bahwa suadara Lukas Enembe diperlakukan tidak layak, kami pastikan isu tersebut tidak benar,” kata Ali.

Selain itu, Ali menyebut KPK juga selalu bersiaga selama 24 jam penuh memonitor kondisi kesehatan Lukas Enembe. Ia mengatakan tim medis KPK juga bersiaga bila Lukas Enembe mengalami keluhan terhadap kesehatannya.

“Bahkan, kami fasilitasi juga untuk membawanya check-up di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto,” kata Ali.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Lukas Enembe, OC Kaligis, menuding KPK memperlakukan kliennya secara tidak layak. Dalam keterangan tertulis, Kaligis menyebut KPK memberikan Lukas Enembe ubi busuk sebagai makanan.

Lukas Enembe saat ini berada di Rutan KPK. Masa tahanannya diperpanjang hingga 12 April 2023. Perpanjangan masa penahanan ini dilakukan untuk pengumpulkan alat bukti berkas perkara penyidikan.

KPK hingga saat ini baru menetapkan dua tersangka dalam kasus Lukas Enembe. Selain Lukas, tersangka lainnya adalah Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka.

Lukas Enembe terjerat kasus suap pembangunan sejumlah proyek di Provinsi Papua. Ia diduga telah menerima suap senilai Rp 1 miliar dan gratifikasi lain senilai Rp 10 miliar.

Pilihan Editor: KPK Sita Uang Rp 50,7 Miliar dan Bekukan Rekening Rp 81,8 Miliar di Kasus Lukas Enembe