Hari Perempuan Internasional, Muhaimin Sebut Indeks Kesenjangan Gender Indonesia Membaik

Editor

Febriyan

Senin, 13 Maret 2023 09:07 WIB

Sejumlah perempuan dan para Pekerja Rumah Tangga memperingati Hari Perempuan Internasional dengan aksi turun ke jalan guna meminta segera disahkannya RUU PPRT, Rabu, 8 Maret 2023/Foto: Cantika.com/Ecka Pramita

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, mengklaim skor Indeks Kesenjangan Gender Global (GGGI) di Indonesia kini tengah mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini Muhaimin sampaikan dalam rangka memperingati International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2023.

Muhaimin menyebut GGGI Indonesia pada tahun 2022 sebesar 0,697 poin atau naik 0,009 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan indeks tersebut menjadikan Indonesia naik ke peringkat 92 secara global dari sebelumnya di posisi 101.

"Inilah tantangan kita bersama. Karena itu saya berkomitmen untuk selalu merangkul kesetaraan dan inklusi dalam pembangunan di Indonesia. Terutama dalam bidang politik," ujar Muhaimin dalam keterangannya, Senin, 13 Maret 2023.

Meski sudah naik ke peringkat 92, Muhaimin Iskandar menyebut perempuan di Indonesia saat ini masih sedikit tertinggal di belakang laki-laki, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam politik. Oleh karena itu, Muhaimin menyebut PKB bakal terus mendorong keterlibatan perempuan secara aktif dalam dunia politik.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI itu menyebut pihaknya bakal mengakhiri kebijakan-kebijakan bias gender. "Saya berharap semangat merangkul kesetaraan dan inklusi semakin cerah di Indonesia, di tengah tantangan indeks kesetaraan gender yang masih rendah," kata Muhaimin.

Perempuan dalam dunia politik Indonesia

Advertising
Advertising

Dalam politik Indonesia, perempuan saat ini masih menjadi kelompok minoritas. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa anggota DPR RI perempuan hasil Pemilu 2019 hanya sebesar 112 orang (19,48 persen) dari total 575 anggota DPR RI. Padahal, Badan Pusat Statistik menyatakan saat ini terdapat 133,54 juta penduduk perempuan di Indonesia atau sekitar 49,42 persen dari total jumlah penduduk.

Hal itu membuat Indonesia tertinggal jauh dari banyak negara yang memiliki keterwakilan perempuan yang tinggi di parlemen berdasarkan data Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada Hari Perempuan Internasional 8 Maret lalu. Misalnya, Albania, Finlandia, Spanyol dan Liechtenstein yang keterwakilan perempuannya di parlemen yang mencapai lebih dari 60 persen. Atau Cile, Belgia, Mozambik, Andora, Kolombia, Jerman dan Norwegia yang keterwakilan perempuannya di atas 50 persen.

Partai Buruh desak DPR sahkan UU PPRT

Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen membuat sejumlah rancangan undang-undang pro perempuan sulit menjadi produk legislasi di DPR RI. Misalnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Partai Buruh mendesak DPR segera mengesahkan RUU PPRT yang telah mandek di parlemen selama beberapa tahun. Mereka bahkan menggelar demonstrasi di depan Istana Negara bertepatan dengan perayaan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2023. Mereka menilai UU PPRT sangat penting untuk segera disahkan karena lebih dari 75 persen pekerja rumah tangga merupakan perempuan.

M JULNIS FIRMANSYAH I M FARREL FAUZAN

Berita terkait

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

1 jam lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

5 jam lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

8 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

17 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

18 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

19 jam lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

Pesan Cak Imin untuk Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB pada Pilkada 2024

20 jam lalu

Pesan Cak Imin untuk Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB pada Pilkada 2024

Cak Imin mengatakan pilkada perlu dijadikan momentum mewujudkan perbaikan dan perubahan di setiap lini.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

20 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

20 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

20 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya