TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia atau MUI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta para pengurus yang berencana terlibat dalam politik praktis pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2024 mundur sejak dini.

Meski sampai saat ini belum ada satu pun calon presiden untuk Pemilu 2024 yang ditetapkan, MUI DIY meminta para pengurusnya tak main belakang.

“Kami minta satu per satu pengurus punya komitmen, kalau memang berencana akan mendukung secara terbuka salah satu capres (calon presiden), sebaiknya mundur, mengajukan penonaktifan dirinya," kata Ketua Umum MUI DIY Machasin di Yogyakarta Jumat, 10 Maret 2023.

Machasin menyatakan, adanya pengurus yang mendukung salah satu calon presiden dan menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi masyarakat jelas akan mencoreng wajah MUI sebagai lembaga yang netral.

"Wong kita (MUI) menganjurkan tidak ikut politik praktis, kalau sampai ada pengurus yang bermain belakang (mendukung calon tertentu) itu namanya menghancurkan sendiri,” kata Machasin.

Machasin menuturkan, di dalam peraturan MUI, memang secara kelembagaan dilarang terlibat politik praktis. Hanya saja sebagai individu hal itu memungkinkan.

“Jadi daripada nanti pengurus ini mengatasnamakan MUI, kami minta mengajukan penonaktifan sementara," kata dia.

“Mereka (yang berencana) mendukung calon tertentu itu baru bisa kembali aktif di MUI jika aktivitas politiknya seperti kampanye telah selesai,” kata dia.

Menurut Machasin, sikap dan posisi pengurus yang diperjelas sejak dini, akan meminimalisir berbagai potensi pelanggaran pemilu. Misalnya penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye dengan dibalut kegiatan keagamaan. Terlebih saat Ramadan nanti, yang memungkinkan pertemuan dengan warga lebih intens.

“Kami menghimbau tempat ibadah jangan jadi ajang politik praktis seperti kampanye,” kata dia.

Machasin mengakui, manusia memang tidak bisa lepas dari dunia politik. “Yang perlu diarahkan, bagaimana berpolitik yang semakin sehat, cerdas, dan dewasa,” kata dia.

“Tempat ibadah seharusnya digunakan untuk memberikan ceramah yang menyejukkan serta memupuk persatuan dan kesatuan umat, bukan mencari dukungan calon tertentu,” kata dia.

MUI DIY pun telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu setempat, jika nanti saat masa atau jelang kampanye ada laporan tempat ibadah digunakan untuk politik praktis akan dilaporkan kepada pihak terkait untuk menindak.

Pilihan Editor: Dinamika Menjelang Pemilu 2024, Surya Paloh: Kita Yakin Kewarasan Masih Ada