Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, KPK: Ada Potensi Konflik Kepentingan
Reporter
Mirza Bagaskara
Editor
Eko Ari Wibowo
Kamis, 9 Maret 2023 07:57 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan ratusan pegawai Direktorat Jenderal Pajak memiliki saham di sejumlah perusahaan. Ia menyebut KPK memiliki data ada 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan.
“Oleh karena itu, kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan,” kata Pahala pada Rabu 8 Maret 2023.
Pahala mengatakan hal tersebut berpotesi menimbulkan konflik kepentingan.
“Bukannya enggak boleh, karena PP No.30 Tahun 1980 dulu memang melarang. Tapi PP No.53 tahun 2010 nah ini tidak disebut secara tegas dilarang, tapi dibilang begini harus beretika, tidak berhubungan dengan pekerjaan,” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Selain itu, Pahala mengatakan dari 280 perusahaan tersebut, KPK akan memprioritaskan pada perusahaan konsultan pajak terlebih dahulu. Sebab, menurut dia, pegawai pajak yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak sangat tinggi resiko konflik kepentingan.
“Pekerjaan sebagai pegawai pajak, tapi punya saham di perusahaan konsultan pajak. Itu yang kita dalami, nanti kita juga sampaikan kepada Kemenkeu untuk mendalami 134 orang ini,” kata Pahala.
Kepemilikan saham oleh Wahono
Salah satu pegawai pajak yang diketahui memilili saham di sebuah perusahaan adalah Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro. Ia disebut KPK memiliki saham di perusahaan properti milik Rafael Alun Trisambodo yang terletak di Minahasa Utara yang memiliki luas 6,5 hektare.
Pahala menyebut Wahono memiliki saham di perusahaan Rafael Alun melalui sang istri. Ia menambahkan perusahaan properti tersebut juga didaftarkan kepemilikian atas nama istri Rafael Alun.
“Oleh karena itu, kemarin kita terbitkan surat tugas pemeriksaan LHKPN atas nama saudara Wahono Saputro, kebetulan beliau ada di Jakarta. Jadi kita harapkan pekan depan kita undang untuk klarifikasi,” ujar dia.
Pilihan Editor: Mahfud MD Bilang Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Rp 300 Triliun Akumulasi Sejak 2009
