TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi Energi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan koordinasi pemerintah ihwal penanganan korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, acak-acakan. Pasalnya, kata dia, sejumlah menteri tak sinkron soal bagaimana nasib masyarakat yang telah menempati wilayah di sekitar depo tersebut.

Mulyanto menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo. Padahal, menurut dia, beberapa hari sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memintahkan Depo Pertamina ke lahan milik Pelindo.

Mulyanto menyebut perbedaan sikap ini malah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah. Jangan seperti sekarang di mana pernyataan Wapres dan Menko Marves bertolak belakang," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu, 8 Maret 2023.

Presiden diminta tegus keras Luhut

Ia turut meminta Luhut untuk berhenti bicara mengenai masalah di luar kewenangan kementeriannya. Apalagi, kata dia, pernyataan Luhut itu menentang arahan Wapres Ma’ruf Amin.

Mulyanto menjelaskan, dari sisi tata kelola dan fatsun politik, haram bagi seorang menteri menentang pendapat wapres atau pun presiden. Dia menyebut pernyataan Luhut jadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik.

“Secara etika politik sikap ini termasuk kurang ajar,” kata dia

Oleh sebab itu, Mulyanto turut meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar menegur Luhut. Menurut dia, arogansi yang diperlihatkan Luhut sudah kelewat batas.

"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," kata Mulyanto.

Keberadaan pemukiman warga menjadi polemik

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang terjadi pada Jumat malam, 3 Maret 2023. Kebakaran tersebut merembet ke pemukiman warga yang terletak dekat Depo tersebut hingga mengakibatkan belasan orang meninggal.

Keberadaan pemukiman warga di sekitar Depo itu pun memicu perdebatan. Sebagian orang menyalahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan untuk warga di sana. Namun ada juga yang menyebut masalah pemukiman warga itu karena Pertamina tak kunjung memberikan ganti rugi seperti putusan pengadilan pada tahun 90-an.

Hingga saat ini, polisi belum mengetahui penyebab pasti Kebakaran Depo Pertamina Plumpang tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat menyatakan dugaan kebakaran itu dipicu gangguan teknis saat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dari Kilang Balongan. Namun Kapolri menyatakan dugaan itu masih harus diperdalam lagi.