INFO NASIONAL -- ASEAN terus mengembangkan berbagai upaya dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus mengantisipasi dampak multidimensional pandemi Covid- 19 serta perkembangan geopolitik dan sosio-ekonomi yang dinamis saat ini yang masih menjadi tantangan.

Salah satu kebijakannya dengan mengoptimalisasi peran lautan dengan konsep Blue Economy. Dengan pemanfaatan yang optimal, lautan diperkirakan memiliki nilai sebesar US$ 2,5 triliun dan diproyeksikan dapat memberi banyak peluang ekonomi.

Sedangkan, nilai pasar sumber daya laut dan pesisir juga diperkirakan dapat mencapai US$ 3 triliun per tahun, yang merupakan sekitar 5 persen dari total PDB global. Juga menguntungkan berbagai industri seperti bioteknologi, produksi energi, perikanan, pariwisata, dan transportasi.

“Sebagai pengakuan atas pentingnya Blue Economy bagi ekonomi regional, para Pemimpin ASEAN menyepakati pertemuan KTT ASEAN ke-38 pada 2021 untuk mengadopsi Deklarasi Blue Economy,” kata Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi dalam Multi-Stakeholders’ Dialogue on the Development of the ASEAN Blue Economy Framework di Belitung, Rabu, 1 Maret 2023.

Menurutnya, deklarasi ini menyoroti komitmen negara anggota untuk membuka jalan bagi penggunaan laut dan sumber daya air yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui Keketuaan ASEAN 2023 yang mengangkat tema “Epicentrum of Growth”, kawasan ASEAN dengan berbagai keunggulan yang dimiliki diharapkan dapat menjadi jangkar stabilitas global dan pusat pertumbuhan global di masa depan, termasuk ekonomi biru.

Karena itu, Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 telah mengangkat ASEAN Blue Economy Framework sebagai salah satu prioritas utama pada bidang ekonomi. Kerangka tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan serta mendukung inisiatif keberlanjutan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kerangka ini juga akan memperkuat komitmen ASEAN untuk memimpin kerja sama regional mengenai Blue Economy yang berfokus pada value creation, inklusivitas, dan keberlanjutan sebagai elemen utama. Pengembangan ASEAN Blue Economy Framework juga dinilai telah selaras dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang disepakati pada tahun 2019 lalu.

AOIP telah menyediakan platform di tingkat kawasan untuk memperkuat kerja sama di bidang maritim dan pembangunan berkelanjutan. Sekaligus menavigasi posisi global ASEAN di tengah gelombang geopolitik di Indo-Pasifik.

Sebab, Edi melanjutkan, lingkungan strategis yang penuh dengan kepentingan yang saling bersaing, penting bagi ASEAN untuk tetap terbuka terhadap dinamika eksternal sembari menjaga sentralitas dan persatuannya. "Inisiatif kita di Indo-Pasifik harus diselaraskan dengan AOIP, termasuk di bidang ekonomi biru, yang diharapkan dapat menarik minat eksternal seiring dengan perkembangannya,” ujar Edi.

Kegiatan Multi-Stakeholder Dialogue tersebut merupakan pre-event dari the 43rd High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (43rd HLTF-EI) Meeting yang ditujukan untuk mengumpulkan perspektif dan wawasan dari berbagai pemangku kepentingan di ASEAN dalam memajukan pengembangan Blue Economy Framework.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, UNESCO Chair in Blue Governance, serta sejumlah delegasi negara anggota ASEAN. (*)