TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan sambutan berupa protes dari sejumlah warga saat peresmian jalan Tol Semarang-Demak seksi II, Jawa Tengah, pada Sabtu, 25 Februari 2023. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berjanji masalah ganti rugi tanah tersebut akan selesai pada sepekan ke depan.

Protes itu dilakukan sejumlah perwakilan warga di pinggir tol yang akan diresmikan Jokowi. Mereka membentangkan spanduk besar untuk menuntut ganti rugi tanah mereka yang digunakan dalam proyek tersebut.

Jokowi yang melintas di lokasi dan melihat spanduk protes masyarakat itu, lalu meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

“Nanti undang tiga orang perwakilan,” perintah Jokowi ke ajudannya seperti disiarkan Biro Pers Istana Kepresidenan, Sabtu, 25 Februari 2023.

Usai peresmian, Jokowi bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan soal permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.

Jalan Tol Semarang-Demak Telan Biaya Hingga Rp 15,93 Triliun

Kementerian PUPR menyatakan bahwa jalan Tol Semarang-Demak seksi II sudah siap beroperasi. Pemberlakuan tarif jalan yang merupakan bagian dari jalan tol Semarang-Demak berjarak sepanjang 26,4 kilometer itu akan segera diinformasikan dalam waktu dekat ini

Jalan tol yang terdiri dari 2 seksi ini dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Seksi 1 Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,39 kilometer dibangun oleh pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10 triliun yang bersumber dari APBN. Semetara Seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,1 km dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melalui PT PP – Pt WIKA Konsorsium dengan nilai investasi sebesar Rp 5,93 triliun.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR telah menerbitkan sertifikat laik operasi dengan nomor BM.0702-Db/1696 tertanggal 22 Desember 2022.

“Pada akhir Desember 2022 lalu, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2, Sayung-Demak, telah menerima sertifikat laik operasi dan dinyatakan siap dioperasikan untuk umum,” tulis Kementerian PUPR dikutip dari laman resminya, Jumat 24 Februari 2023.

Pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di Jalur Pantura, sekaligus menjadi penghubung antarkawasan strategis seperti Pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan Kawasan pariwisata di Demak.

“Pengoperasiaan dan pemberlakuan tarif jalan tol ini akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR dalam waktu dekat ini,” katanya.

Selanjutnya, polemik ganti rugi tanah dan janji Menteri Hadi

<!--more-->

Hingga kini ada tiga rumah yang masih berdiri tepat di pintu masuk gerbang Tol Semarang-Demak Seksi II tersebut.

"Awalnya dari empat bidang tanah ini ada lima rumah," kata Qumas Naziq, 22 tahun, anak salah satu pemilik tanah yang ditemui Tempo.

Menurutnya, meski belum dibayarkan sebagian tanah mereka telah digunakan untuk pembangunan proyek tol.

"Sebagian dibuat jalan, sedikit kena. Satunya dibuat sungai. Sebelahnya dibuat akses jalan proyek," ujarnya.

Proses pembayaran tanah tersebut terkatung-katung sejak awal. Warga sempat mengajukan gugatan dan menang. Namun pemerintah melalui melakukan gugatan balik. Kedua pihak lantas berdamai pada November tahun lalu.

"Masalah hukum sudah selesai, proses birokrasi itu yang lama. Sejak bulan November sampai sekarang uang ganti rugi belum diberikan," ujar dia.

Achmad Suparwi, warga yang juga mengaku tanahnya digunakan untuk proyek tol tersebut berhasil ditemui Tempo. Warga Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak tersebut sempat mencoba masuk ke lokasi peresmian tol untuk bertemu Jokowi, namun tak diperbolehkan aparat keamanan.

Suparwi membentangkan spanduk bertuliskan "Tolong Pak Presiden Tanah SHM No. 471 AN Achmad Suparwi yang Dipakai Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II Sampai Sekarang Belum Dibayar."

Menurutnya, sebagian tanahnya seluas 3.940 meter persegi kini telah berupa jalan tol. "Sudah diresmikan. Saya menagih belum dibayar sama sekali," ujar dia. "Mau ketemu presiden tidak boleh."

Menteri Hadi berjanji ganti rugi akan selesai dalam sepekan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Jokowi juga telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan hal tersebut.

“Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu,” kata Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa BPN setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. Hadi juga menargetkan pada sepekan ke depan permasalahan tersebut bisa selesai.

“Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk supervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan,” kata Hadi.

Selain Hadi Tjahjanto, dalam acara tersebut, Jokowi juga didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Presiden juga membawa serta cucunya, Jan Etes.

M JULNIS FIRMANSYAH | JAMAL ABDUN NASHR