Komisi IX Temukan Kebutuhan Masyarakat Papua Selatan akan Layanan Kesehatan

Selasa, 21 Februari 2023 14:40 WIB

Wakil ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat melakukan Sosialisasi Program JKN-KIS bersama BPJS Kesehatan, di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu (18/02/2023). Foto:Singgih/rni

INFO NASIONAL – Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama ketika sedang sakit. Hal itu disampaikan Wakil ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat Sosialisasi Program JKN-KIS bersama BPJS Kesehatan, di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu 18 Februari 2023.

Dia pun menemukan catatan dari lapangan yang disampaikan oleh para peserta yang berasal dari berbagai paguyuban daerah seluruh Indonesia dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan kemahasiswaan yang ada di Merauke, Papua Selatan. “Peserta sangat antusias dan terlibat aktif dalam diskusi, termasuk menanyakan dan melaporkan berbagai kondisi lapangan pelayanan kesehatan,” kata Melkiades.

Temuan lapangan ini, kata dia, penting bagi Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan dan membahas bersama BPJS Kesehatan dan para pihak lainnya untuk menyempurnakan implementasi JKN KIS di daerah-daerah. Selain meningkatkan kepesertaan, Komisi IX juga akan mendorong peningkatan layanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia.

“Catatan dari berbagai kalangan adalah adanya perluasan ataupun peningkatan kepesertaan JKN-KIS harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang dibuat di Puskesmas, di rumah sakit, klinik, dan sebagainya,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Peningkatan yang diharapkan oleh masyarakat, kata Melkiades, di antaranya yaitu penambahan dokter-dokter spesialis hingga alat-alat kesehatan yang memadai. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke Rumah Sakit di luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal.

Advertising
Advertising

Oleh karena itu, Komisi IX, kata dia berkomitmen akan terus mendorong agar dua isu krusial tersebut harus tersambung dengan bagaimana pemenuhan tenaga kesehatan yang memadai. Komisi IX, tambahnya, akan terus mendorong adanya dokter yang betul ada di berbagai puskesmas dan tentunya di rumah sakit.

“Kemudian bagaimana penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan juga harus dipersiapkan juga untuk memenuhi layanan kesehatan yang ada di Merauke dan sekitarnya. Itu akan menjadi tugas kami untuk mendorong agar pemerintah pusat, kementerian kesehatan dan juga mungkin dari BPJS Kesehatan dari tingkat pusat juga untuk memberikan atensi bagi daerah-daerah di ujung negeri seperti di Merauke,” ujar dia.

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

23 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya