TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pemerintah tidak ikut-ikutan dengan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI atau KLB PSSI yang digelar hari ini, Kamis, 16 Februari 2023. Jokowi hanya berharap dengan kehadiran ketua umum yang baru, reformasi total bisa terjadi di PSSI.

"Sehingga persepakbolaan kita menjadi hidup dan bisa paling tidak ASEAN bisa step pertama bisa kita pegang, dan ASIA step yang kedua bisa kita pegang. Harapan pemerintah itu saja," kata Jokowi usai menghadiri IIMS 2023 di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Februari 2023.

Hari ini, KLB PSSI resmi dibuka. Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan sejumlah kandidat calon ketua umum seperti Erick Thohir dan La Nyalla Mattalitti, wakil ketua umum, dan calon anggota komite eksekutif menghadiri kongres untuk agenda pemilihan pengurus baru.

Iriawan memulai KLB PSSI dengan menyatakan berakhirnya kepengurusan periode 2019-2023. "Hari ini, dalam forum terhormat ini, saya mengakhiri kepemimpinan PSSI masa bakti 2019-2023," kata Iriawan di Hotel Sangri-La, Jakarta, pada Kamis 16 Februari 2023.

Selain Erick Thohir dan La Nyalla Mattalitti, sejumlah pejabat menghadiri KLB PSSI. Mereka adalah Ketua Olimpiade Indonesia Radja Sapta Oktohari, Ketua KONI Pusat Marciano Norman, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, yang juga menjadi calon wakil ketua umum PSSI.

Pemilik suara dalam KLB juga hadir. Pemilik klub Persib Bandung Umuh Muchtar, orang nomor satu di Bali United Pieter Tanuri hingga pemilik klub Persis Solo yang juga anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, juga berada dalam barisan peserta KLB. Mereka sempat saling bercengkerama sebelum kongres dimulai.

Setelah meletakan jabatannya, Iriawan mengungkapkan terima kasih untuk para kolega setianya di komite eksekutif PSSI. Ia juga memastikan akan tetap berkecimpung di dunia sepak bola Indonesia. "Meski saya sudah tidak di dalam federasi. Sepak bola ada di dalam jiwa saya," ujar Iriawan.

Pilihan Editor: Mahfud Md Sebut Akademisi dan Praktisi Minta Pemerintah Tolak Usulan Revisi UU MK dari DPR