Wacana Jokowi 3 Periode, Begini Sikap Jokowi dari Waktu ke Waktu: Menampar Muka Saya

Jumat, 10 Februari 2023 15:52 WIB

Selain memiliki motor berkonsep street tracker , Presiden Jokowi juga memiliki motor kustom chopper berwarna emas yang dibeli dari bengkel Elders Garage. instagram/kemensetneg.ri

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periodea atau perpanjangan masa jabatan tak juga usai. Padahal ramai partai politik kolaborasi ancang-ancang memajang calon presiden atau capres usungan mereka di Pilpres 2024.

Mengutip Majalah Tempo edisi 6-12 Februari 2023, orang-orang dekat Jokowi dikabarkan bergerilya dan melobi banyak kalangan untuk mendukung gagasan ini. Bola liar itu masih bergulir karena Jokowi sendiri dinilai tak konsisten memberikan pernyataan menolak. Di suatu kesempatan, Jokowi menyatakan patuh pada konstitusi. Tapi, di lain kesempatan, Jokowi bilang siapa pun berhak mengajukan usulan tersebut.

Berikut sejumlah pernyataan Presiden Jokowi terkait wacana jabatan Jokowi 3 periode:

1. Jokowi: Usulan jabatan 3 periode menampar muka saya!

Jauh hari, Desember 2019 silam Jokowi pernah berujar, jika ada yang mengusulkan jabatan presiden tiga periode, ada tiga makna menurutnya. Pertama, ingin menampar muka Jokowi. Kedua, ingin cari muka. Dan, ketiga, ingin menjerumuskannya. Pernyataan itu Jokowi sampaikan dari Istana Merdeka pada Senin, 2 Desember 2019. Ungkapan ini sebagai protes dirinya tak setuju usulan tersebut.

Advertising
Advertising

“Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (niatan) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi.

2. Jokowi pernah berujar tidak minat jadi presiden 3 periode

Wacana presiden 3 periode sempat redup tapi kembali mencuat pada 2021 lalu. Adalah Ketua MPR Amien Rais, pihaknya mencurigai adanya skenario yang mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden. Kala itu Jokowi gercep mendinginkan isu tersebut dengan membuat pernyataan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam tayangan Senin, 15 Maret 2021, Jokowi berujar dirinya tak niat dan tak menaruh minat menjabat 3 periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” kata Jokowi.

3. Jokowi mengaku taat konstitusi

Isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode kembali mencuat pada 2022 lalu, tepatnya selang setahun setelah Jokowi menyatakan tak minat. Wacana kali itu lebih ganas, daripada memperpanjang periode, gagasannya adalah menunda Pemilu 2024. Ide ini digemakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Alasannya? Indonesia belum siap karena baru saja diempas pandemi.

Beberapa mendukung, beberapa menolak. Jokowi pun tak kunjung memberikan pernyataan. Banyak yang berspekulasi presiden tengah cek ombak. Barulah setelah sepekan lebih gaduh soal wacana, Jokowi menyatakan patuh pada konstitusi. Di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 jabatan presiden hanya dua periode.

“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi, Jumat, 4 Maret 2022.

4. Jokowi sebut siapa pun boleh mengusulkan jabatan 3 periode: Bagian dari demokrasi

Namun, dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan bahwa wacana penundaan pemilu atau perpanjangan periode jabatan presiden tidak bisa dilarang. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari demokrasi. Siapa pun boleh mengusulkan karena rakyat bebas berpendapat. Meski, kata dia, semuanya wajib taat pada konstitusi.

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat,” kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini justru dianggap tidak tegas dan seolah memberikan celah. Presiden juga dituding tak konsisten terkait pernyataannya yang ogah menjabat selama 3 periode. Pernyataan ihwal atas nama demokrasi itu disebut mengindikasikan pertahanan Jokowi melemah. Jokowi disebut tak lagi keras menolak usulan perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu 2024.

5. Jokowi larang pembantunya suarakan wacana 3 periode

Untuk ke sekian kalinya, Jokowi mengutarakan penolakan terhadap wacana presiden 3 periode maupun penundaan Pemilu 2024. Jokowi bahkan melarang para menteri menebar wacana terkait hal itu. Pihaknya meminta para pembantunya untuk fokus bekerja. Hal itu dia sampaikan kala memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa, 5 April 2022.

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak.”

Pilihan Editor: Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ramai Lagi, Bola Liar Agar Jokowi 3 Periode

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

37 menit lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

2 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

3 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

3 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

6 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

11 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

13 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

13 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

23 jam lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

23 jam lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya