TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik fenomena banjir pemberitaan dari media sosial, media digital, dan platform-platform asing. Kepala negara menyebut media-media ini umumnya tidak memiliki redaksi atau dikendalikan oleh artifical intelligence alias kecerdasan buatan.

Selain itu, media-media ini dikendalikan oleh algoritma raksasa digital yang cenderung mementingkan kepentingan sisi komersial saja. Algoritma ini hanya mendorong konten-konten recehan yang sensasional.

"Sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik," kata Jokowi saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 9 Februari 2022.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ikut menyampaikan kekhawatirannya bahwa jurnalisme otentik akan semakin hilang. "Media konvesional yang ber-redaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan," kata dia.

Untuk itu, Jokowi tidak ingin konten recehan dan sensional yang dikendalikan algoritma ini mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia.

Kritikan ini disampaikan Jokowi ketika bicara tentang isu utama di dunia pers saat ini. Dalam pidatonya, Jokowi sampai dua kali menyebut bahwa dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Dahulu, kata dia, isu utama adalah kebebasan pers. "Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser, kurang bebas apalagi kita sekarang ini?" kata dia.

Jokowi menyebut pers saat ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital, di mana semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sehingga, Ia menilai masalah utama saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab.

Jokowi Bertemu Dewan Pers

Pernyataan semacam ini bukan pertama kali disampaikan Jokowi. Beberapa hari lalu, Senin, 6 Februari 2022, Jokowi bertemu dengan jajaran Dewan Pers di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan, Jokowi mengingatkan agar media dan publik tidak hanya berbicara tentang kebebasan pers saja, tapi juga pers yang bertanggung jawab.

"Pers yang bertanggung jawab seperti apa? Ya tentu teman-teman media lebih tahulah, ya harus menggunakan etik dan beberapa pedoman yang sudah dimiliki," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana, Senin, 6 Februari 2022. "Wartawannya juga harus ikut kompetensi supaya memiliki kapasitas di dalam pemberitaan," ujarnya.

Ninik menyebut kode etik dan pedoman pemberitaan ini merupakan hal mutlak yang harus diikuti. "Pers harus memberi pendidikan kepada publik, kontrol sosial, dan memberikan informasi," kata dia.

Adapun pertemuan hari ini, Dewan Pers melaporkan tiga program besar di UU Pers kepada Jokowi. Mulai dari pendataan, pengaduan, dan peningkatan kapasitas wartawan. "Kami menyampikan memang masih begitu banyak tantangannya," kata dia.

Contohnya di bidang pengaduan, di mana angkanya cukup tinggi sampai hari ini. Pada 2022, Dewan Pers menerima 690 pengaduan dan bisa menyelesaikan 97 persen di antaranya. Bukan hanya konteks dari sisi jumlah, tapi substansi pengaduan semakin beragam.

Kondisi ini, kata dia, menandakan masyarakat semakin kritis terhadap pemberitaan. Di sisi lain, kondisi ini bisa jadi karena nilai pemberitaan semakin menurun karena tidak diikuti kredibilitas yang baik. "Terutama pada perspektif pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman," ujarnya.

Selain itu, Dewan Pers juga melaporkan jumlah wartawan yang mengikuti uji kompetensi mencapai 22 ribu. Tahun ini, ada 1900-an yang mengikuti pendidikan di tingkat muda, madya, dan utama. "Kalau dipresentasikan dari seluruh jumlah jurnalis masih kecil ya, tapi kami terima kasih karena ada dukungan anggaran dari pemerintah," kata dia.

Pilihan editor : Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu